Dibekali dengan anggaran Rp 850 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak berani menjamin angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 di Papua, bakal meningkat.
Baca berita
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua dipastikan merekrut sekitar 100 ribu tenaga penyelenggara tingkat distrik dan kampung, untuk mensukseskan tahapan maupun pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang.
Baca berita.JPG)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyayangkan pernyataan Ketua DPR Yunus Wonda, yang seolah-olah menilai lembaga penyeleggara Pilgub 2018 tersebut, bekerja dengan berorientasi pada uang.
Baca berita Papua. Nampak dalam gambar seorang staf tengah menunggu memberi pelayanan terhadap tamu.JPG)
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mengelola anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dengan maksimal.
Baca berita
Pasca ditandatanganinya Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Pilgub 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua langsung mengagendakan pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada 12 Oktober 2017 mendatang.
Baca berita
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua akhirnya sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub 2018 senilai Rp 850 miliar.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua berharap keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan Pilkada, wajib netral, independen dan tak memihak kepada salah satu pasangan calon.
Baca berita.JPG)
Hasil klarifikasi dan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0825/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tertanggal 20 September, yang meminta pembatalan Mathius Awitauw, resmi dilaporkan pada hari ini (Senin,red) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta ikut mensukseskan pelaksanaan Pilgub 2018, yang tahapannya akan mulai bergulir di akhir tahun ini. Penegasan ini disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan kemarin
Baca berita