Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Direncanakan dalam tahun 2007 ini, dari sebanyak 40 kantor BPS yang akan dibentuk di seluruh Indonesia, 8 diantaranya akan dibangun 8 kabupaten yang baru dimekarkan di Provinsi Papua.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua memprediksikan, hasil kandungan emas
di Distrik Senggi Kabupaten Keerom, sudah dapat diketahui pada tahun 2010 mendatang.
Gubernur menjabarkan, penataan kembali pemerintahan daerah dalam tahun anggaran 2007 adalah dengan melakukan reformasi birokrasi (bureaucracy reform) dan reformasi keuangan (budgetary reform), serta reformasi sistem pengadaan barang dan jasa.
“Oleh karena itu solusinya adalah membantu permodalan termasuk permodalan akses usaha pemberian dana bergulir dalam skim pembiayaan usaha kecil dan menengah, “
Mendorong Masyarakat Gemar Berdagang, Membuka Lapangan Kerja Bagi Dirinya Sendiri, Agar Tidak Terpaku Pada Satu Pekerjaan, Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).