Pemerintah Provinsi Papua terus mengupayakan agar pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dapat meluncurkan program khusus penerimaan CNPS bagi Papua dengan merekrut sekitar 3000 – 4000 orang. Menurut Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP,MH untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya sudah menyurat kepada Kementerian PAN dan RB dengan meminta agar diberikan program khusus dalam pengangkatan PNS di Papua. Hanya saja sampai dengan saat ini, usulan itu belum mendapat jawaban dari Pemerintah Pusat. “Jadi dulu kan di Papua pernah ada penerimaan khusus dimana pada saat ini diterima sekitar 2000 PNS. Nah hal seperti ini kita minta lagi kalau bisa diadakan formasi khusus oleh Kementerian PN dan RB di Papua. Ya, kita minta mungkin ada pengangkatan secara serantak mungkin sekitar 3000 atau 4000 orang,”ucap Gubernur diruang kerjanya, Selasa (29/4) kemarin.

         Dikatakan, program khusus tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya Daerah Otonom Baru (DOB) yang diperkiran bakal bertambah pada tahun 2014 ini. “Dan memang  walaupun belum ada jawaban kita menyurat saja. Karena pernah ada kebijakan tersebut pada zamannya Pak Silallahi, dan masih memungkinkan bagi kita di Papua untuk melakukan kebijakan seperti itu,” katanya.

     Disinggung mengenai penerimaan CPNS pada bulan Juni 2014, Lukas Enembe mengatakan, formasi tersebut merupakan penerimaan reguler atau yang biasanya dilakukan secara nasional namun penempatannya untuk Papua. “Memang kalau untuk penerimaan bulan Juni nanti itu adalah penerimaan reguler dan itu dilakukan secara nasional baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Tapi untuk berapa kuota bagi Papua ya itu masih menunggu dari pusat,” jelasnya. Ditanya mengenai jumlah kebutuhan pegawai bagi sat kabupaten di Papua, Lukas menambahkan idealnya dalam satu daerah dihuni oleh sedikitnya 4000 Pegawai Negeri Sipil. Mengapa demikian, agar seluruh tugas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. “Ya, melihat jumlah kabupaten/kota yang ada di Papua memang terlalu banyak. Seharusnya 4000 orang PNS dalam satu kabupaten. Tapi rata-rata sekarang yang ada 1400 dalam satu kabupaten dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan PNS. Makanya dengan adanya formasi khusus kita harap dapat memenuhi kekurangan yang ada untuk,” tutupnya.