JAYAPURA – Sekitar 100 unit rumah pada tahun ini akan dibangun Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua guna diperuntukan bagi masyarakat kalangan kurang mampu.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua Yan Piet Rawar, program kegiatan itu sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“Jadi, terkait pemukiman penduduk, karena semakin banyaknya jumlah penduduk ternyata berdampak pada pemukiman. Sehingga bapak Gubernur sekarang telah memberikan perhatian untuk bagaimana kita menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk baik di perkotaan maupun pedesaanâ€.
“Karena Gubernur berpendapat jika masyarakat miliki rumah yang baik dan layak maka mereka akan memiliki kesehatan baik pula, serta anak-anak mereka dapat belajar dengan baik di rumah, sehingga arah pendidikannya menjadi cerah,†kata Yan kepada awak media di Jayapura, minggu kemarin.
Untuk program awal, Disnakerduk Papua baru mempersiapkan pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten dan Kota Jayapura.
“Mengapa prioritasnya baru di dua wilayah ini, karena merupakan pintu depan dari Provinsi Papua sehingga perlu dibangun lebih dahulu. Tapi jangan khawatir sebab Disnaker tidak bekerja sendiri, karena ada instansi terkait yang juga memiliki program serupa didaerah lain,†tutur dia.
Ditambahkan Yan, pada 2016 untuk setiap pembangunan perumahan rakyat Disnakerduk Papua tak akan bekerja sendiri sebab mendapat dukungan penuh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Sosial dan Pemukiman Papua.
“Hanya kita dari sisi pemukiman dan transmigrasi, kami akan berupaya khusus pada pemukiman tidak layak yang ada di perkotaan. Sementara untuk wilayah perkampungan akan ditangani instansi terkait dan Kementrian PU maupun pemerintah kabupatenâ€.
“Kendati demikian untuk masa mendatang, Disnakerduk tetap perhatian untuk membangun rumah dan menyediakan pemukiman layak huni bagi masyarakat di kampung-kampung,†tutupnya.
Sebelumnya Gubernur pada pada Sidang APBD 2016 beberapa waktu lalu menginstruksikan instansi terkait untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat Papua. Sebab dengan tersedianya pemukiman yang sehat, maka kehidupan masyarakat akan ikut menjadi lebih baik.
“Sebab semuanya saling ada ketergantungan. Kalau masyarakat punya rumah yang baik, maka anak-anak akan belajar baik sehingga pendidikan menjadi baik. Begitu pula, lingkungan rumah yang baik maka masyarakat akan semakin sehat,†ucap dia