11Jan 16
- Uncategorized
- 1290 x dilihat.
JAYAPURA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua berkomitmen pengelolaan keuangan di 2016 lebih transparan dan terbuka bagi publik.
Oleh karenanya, Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy tengah mengupayakan agar laporan keuangan, buku APBD baik provinsi dan kabupaten /kota diperlihatkan serta dibuka ke publik.
“Sebab kami sudah komit dan berjanji agar pengelolaan keuangan di tahun ini jauh lebih baik dan terbuka bagi publik,†katanya kepada awak media, kemarin.
Pernyataan Benyamin tersebut menyambut penilaian Komisi Informasi Papua yang baru-baru ini menganugerahkan instansi pengelola keuangan itu sebagai salah satu SKPD paling transparan. Komisi Informasi menilai positif peruntukan dana otonomi khusus yang dibuka ke publik.
“Kami harap semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah ini menjadi terbuka. Tujuannya supaya apa, kita bisa mengawal prosesnya sehingga tak ada lagi yang ditutup – tutupi. Sebab sesuatu yang terbuka itu menurut saya baik,â€jelas dia.
Sebelumnya, Komisi Informasi Provinsi Papua (KI Papua) memberikan penghargaan bagi Badan-badan Publik di Provinsi Papua yang dinyatakan paling siap dalam menjalankan UU keterbukaan informasi publik.
Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua KI Papua Petrus Yoram Mambai di Hotel Aston Jayapura, Desember 2015 silam. Penghargaan itu dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Adapun peringkat Badan Publik yang mendapatkan penghargaan berturut-turut adalah, Kategori SKPD Pemprov: 1. Dinas Koperasi dan UKM, 2. Biro Humas dan Protokol, 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 4. Dinas Pendapatan daerah, 5. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir, 6. Bappeda, 7. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, 8. Dinas Kesehatan, 9. RSUD Abepura, dan 10. Biro Hukum Pemprov.
Kategori Kabupaten Kota: 1. Kabupaten Puncak Jaya, 2. Kabupaten Merauke, 3. Kabupaten Yahukimo, 4. Kabupaten Asmat, 5. Kabupaten Biak Namfor, 6. Kota Jayapura, 7. Kabupaten Jayapura, 8. Kabupaten Mimika, 9. Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 10. Kabupaten Nabire.
