Pemerintah Inggris menyatakan siap mendonasikan anggaran 8,5 juta Poundsterling untuk mendukung Program Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) di Provinsi Papua.

Hal tersebut diungkap Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu (20/1).

Protarih merupakan program mencegah penggundulan hutan dalam skala besar guna memperbaiki perencanaan tata ruang di Provinsi Papua.

“Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah-masalah di Papua. Kami berharap bisa menyaksikan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah bangsa ini (melalui berbagai program kebijakan Pemerintah Inggris),” tuturnya.

Sementara dalam kunjungannya ke Jayapura, Dubes Inggris Moazzam Malik mengunjungi Provinsi Papua menemui para pejabat pemerintahan dan pihak universitas.

Keberadannya di Papua, antara lain membahas beberapa isu demi kepentingan bersama seperti perubahan iklim, pendidikan dan pembangunan.

"Dalam agenda kali ini, kami senang bisa mengunjungi Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa), di mana kami ingin mempromosikan kerja sama pendidikan dengan Inggris”.

“Kami ingin mengajak lebih banyak lagi masyarakat Papua untuk belajar di Inggris, termasuk mendapat beasiswa di Inggris," kata dia.

Pemerintah Inggris, lanjut dia, mendukung secara penuh integritas teritori dan kedaulatan Indonesia, di mana Papua diakui sebagai bagian dari NKRI. "Karena itu, kami senang bisa melakukan kunjungan saya yang kedua kalinya sejak menjabat sebagai Dubes," akunya.

Sementara keberadaannya di Papua juga membahas beberapa isu perubahan iklim, pendidikan dan pembangunan.

Dubes Moazzam didampingi  James Mortimer (First Secretary),  Alison Cross (Second Secretary), Novryan Pahlawan (Local Staff), Agung Sulaksono (VOA Polda Metro Jaya).

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Sekretaris Daerah Papua TEA Hery Dosinaen, Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Elia I Loupatty, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzanna Wanggai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Elias Wonda. Usai pertemuan yang berlangsung selama dua jam, Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi pertemuan itu.

“Mereka (Dubes Inggris) mau melihat bagaimana tata ruang kita. Kita menjelaskan bahwa provinsi baru laksanakan regulasinya di tahun 2013 sehingga di kabupaten sudah terlebih dahulu menetapkan tata ruangnya. Namun kami sudah sampaikan kepada kabupaten agar tata ruang mereka harus sama dengan tata ruang provinsi”, katanya.