Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menghimbau Bupati/Walikota di Papua untuk mengawasi warga baru yang datang dari luar daerah, guna meminimalisasi pergerakan serta pertumbuhan sel maupun jaringan kelompok radikal yang datang dengan tujuan mengacaukan situasi keamanan di “bumi cenderawasih”. Hal tersebut ditegaskan Sekda Hery, kepada awak media, Jumat (22/1) di Jayapura.

“Saya minta Bupati/Walikota mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Mereka yang datang itu harus diketahui apa kepentingannya. Supaya pergerakan jaringan kelompok radikal ini bisa diminimalisasi,” tutur dia.

Sekda juga meminta agar warga baru yang tidak punya kontribusi bagi daerah agar dipulangkan ke daerah asal. “Sebab lazimnya kedatangan warga baru jika tak mengadakan liburan, berarti mencari pekerjaan disini. Hanya jika tak kedua-duanya maka atau tak punya kontribusi untuk daerah maka menjadi kewenangan mutlak Bupati/Walikota untuk memulangkan mereka ke daerah asalnya,” jelasnya.

Sekda juga meminta Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap tempat ibadah di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan mengantisipasi pergerakan kelompok radikal yang disinyalir telah masuk ke Papua.

“Pengawasan perlu dilakukan agar tempat ibadah tidak disalahgunakan menjadi tempat berkumpul  kelompok yang ajarannya sesat dan banyak melenceng dari ajaran agama.Hal ini mesti dilihat secara komprehensif sehingga saya mengimbau Pemerintah kabupaten/Kota bersama unsur terkait lebih mengefektif pengawasan,” jelasnya

Tak hanya pengawasan, Sekda meminta Bupati/Walikota melakukan penertiban terhadap pembangunan tempat ibadah di wilayahnya. “Tak hanya masjid tapi juga gereja atau tempat ibadah lainnya. Sebab selama ini banyak tempat ibadah yang didirikan tidak sesuai prosedur. Contohnya ada yang tak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sehingga harus ditertibkan,” imbau Sekda Hery.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga dengan tegas menyatakan menolak kehadiran kelompok radikal di Papua. “Saya minta untuk kelompok yang datang ke Papua untuk menggangu ketertiban keamana, saya minta untuk segera tinggalkan Papua. ini karena indikasi kelompok radikal islam pimpinan Jafar Umar Thalib sudah berada di Papua dan hendak membuat kekacauan,” tegas Gubernur Lukas.

Senada dengan Gubernur, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua, Ust.  Al Payage juga menolak dengan tegas keberadaan kelompok radikal pimpinan Ust. Jafar Umar Thalib ini. 

Al Payage yang merupakan putra asli Papua asal Kabupaten Yahukimo ini meminta Jafar Umar Thalib dan pengikutnya segera meninggalkan Papua, mengingat kerawanan penyebaran ajaran Islam yang radikal yang bisa menjurus pada konflik antar umat beragama di Papua.

Sekedar diketahui, Ja’far Umar Thalib sendiri merupakan tokoh Islam garis keras pendiri Laskar Jihad atau sebuah organisasi Islam miilitan di Indonesia dan pernah berguru kepada ulama wahabi salafi radikal Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i di Dammaj Yaman.

Kepolisian Daerah Papua telah mendeteksi 33 anggota jaringan kelompok Radikal yang mengatasnamakan Islam tersebar di Kabupatan dan Kota Jayapura.