Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan kinerja seluruh pejabat di provinsi sedang dievaluasi oleh Gubernur Lukas Enembe.

Evaluasi tak hanya dilakukan terhadap pejabat Eselon II, tetapi III dan IV. “Saat ini proses evaluasi terhadap pejabat provinsi sedang berjalan. Namun tidak keseluruhan hanya eselon III dan IV”.

"Namun untuk eselon II tentu proses evaluasinya ada prosedur dan prosedur tetapnya. Sehingga bila ada aspirasi dan tuntutan pergantian pejabat Eselon II dengan berbagai alasan, maka akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dibahas bersama gubernur," jelas Doren menanggapi permintaan dan tuntutan tenaga medis di RSUD Abepura untuk mencopot Direktur Utamanya.

Dikatakan Doren, Pemerintah Provinsi berjanji bakal menjawab aspirasi yang disampaikan para tenaga medis RSUD Abepura. Hanya saja, mereka diminta bersabar sebab untuk memproses sebuah tuntutan perlu ada pembuktian dan pembahasan bersama pihak terkait.

"Nanti saya bicara dengan Gubernur untuk dikaji. Sebab bapak Gubernur pasti akan melihat perkembangan kemudian mengambil langkah-langkah. Karena itu, saya minta semua pihak bersabar, menahan diri serta tetap bertugas melayani pasien yang hendak berobat karena itu merupakan tugas tersebut mulia," kata dia.

Ditambahkan Asisten, masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan isu strategis yang dipandang penting untuk dilaksanakan. Apalagi untuk pelayanan kesehatan, lanjut dia, menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan.

“Tunggu saja, pasti akan segera kami tindaklanjuti aspirasi itu. Sebab masalah pelayanan kesehatan mendapat perhatian khusus dari bapak Gubernur untuk selalu ditingkatkan. Bahkan tidak hanya pelayanan, bapak Gubernur sedang berupaya meningkatkan sarana kesehatan maupun kualitas pelayanan kesehatan demi masyarakat Papua,"tutur dia.

Puluhan tenaga medis RSUD Abepura, Senin kemarin mendatangi Kantor Gubernur Papua menyampaikan aspirasi mengenai kinerja negatif Direktur rumah sakit Yohanis Manangsang.

Yang bersangkutan dianggap kerap memberhentikan serta memutasi pegawai dilingkungan RSUD Abepura tanpa melalui satu prosedur yang jelas.