Gubernur Papua Lukas Enembe berjanji akan memberikan biaya transportasi bagi pegawai yang tidak memiliki kendaraan dinas. Pernyataan ini senada dengan Sekda Papua Hery Dosinaen yang pada Februari lalu menyatakan hal serupa.

Dengan pemberian biaya transportasi, Gubernur Lukas berharap dapat memotivasi pegawai yang selama ini malas menghadiri apel pagi. Sebab selain pemberian biaya transportasi, pemerintah provinsi bakal berupaya menyediaan fasilitas lain, seperti perumahan pegawai.

“Nanti bagi pegawai yang tidak mempunyai kendaraan dinas akan diberikan biaya transportasi. Tak hanya itu, kita juga akan memberikan perumahan bagi pegawai,” jelas Lukas saat memimpin apel pagi baru-baru ini.

Sebelumnya Sekda Papua Hery Dosinaen mengaku prihatin melihat 7.200 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang tak memiliki kendaraan dinas. Sehingga pihaknya memikirkan untuk menganggarkan biaya transportasi kedalam gaji bulanan pegawai.

“Hampir  70 persen staf  tidak miliki kendaraan dinas. Karena itu, mohon dukungan doa agar ada biaya transportasi untuk para pegawai. Saya sudah laporkan hal ini ke bapak Gubernur dengan harapan usulan inisiatif tersebut bisa segera direalisasi,”jelas dia.

Sementara meski belum memiliki kendaraan dinas, Sekda menghimbau para pegawai selaku pelayan masyarakat tetap bersemangat melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kinerja dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Sebagai abdi negara dan masyarakat kita harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai tugas pokok dan fungsi. Makanya, saya harap pegawai yang tak punya kendaraan dinas jangan berkecil hati, tapi bekerja lah tulus mengabdi untuk mewujudkan program kerja pimpinan,” jelasnya.

Sementara menyinggung soal kehadiran PNS yang masih minim dalam apel Senin pagi, Hery menilai sanksi tegas bakal terus diberikan bagi setiap pelanggar. Namun keterlambatan masih dapat ditoleransi karena masalah transportasi dan persoalan lainnya.

“Saya lihat dalam laporan menunjukkan ada grafik positif dan negatif mengenai kehadiran pegawai dalam apel pagi. Untuk itu, pada apel gabungan minggu depan saya meminta kepada semua PNS dilingkungan pemerintah provinsi agar bisa hadir”.

“Saya tidak mau lihat ada laporan 50 persen pegawai tidak hadir. Bahwa jika SKPD tidak bertanggung jawab, saya akan kembali mengambil tindakan tegas dalam apel pagi itu,”tegasnya.