Genap empat hari menjabat Sekertaris Dinas Perhubungan (Dishub) Papua, Djuli Mambaya langsung mengumpulkan para staf melalui apel pagi di halaman kantornya, Jumat (11/3) pagi sekitar pukul 08.30 WIT.

Disela-sela apel itu, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara  tersebut, langsung memberi nilai minus terhadap persentase kehadiran pegawai. Ia merasa perlu melakukan pembenahan secara total karena tak mendapat kesan baik dalam apel perdana bersama seluruh unsur pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Papua.

“Dari 223 orang pegawai yang ada di dinas perhubungan, nyatanya hanya sekiter 30 pegawai yang menghadiri apel pagi. Jika melihat presentasi kehadiran setiap hari, saya menilai itu dibawah rata-rata. Mungkin kehadiran pegawai hanya sekitar 1-2 persen saja,” tuturnya.

Djuli bahkan tak ragu akan menertibkan pegawai yang malas masuk kerja di instansinya. Sebab, etos kerjanya dinilai masih sangat tertinggal. “Saya tidak tau apa prolem anda, hanya semua bidang-bidang kenapa tidak punya etos kerja yang baik?. 

Kedepan saya akan menertibkan hal seperti ini, karena saya tidak mau siapapun orangnya tanpa alasan tidak masuk kantor. Intinya harus ada informasi ke pimpinan (jika tak masuk kantor),” pintanya.

Pihaknya secara tegas meminta para pegawai agar tak main-main dalam mengerjakan tugasnya, sebab instansi perhubungan ini dinilai sangat tertinggal bahkan minus dalam hal penyerapan dana APBD 2015. Dimana serapan anggaran Dinas Perhubungan kurang dari 50 persen.

“Minimnya daya serap anggaran APBD tahun lalu, sebagai tanda semua bidang di instansi ini tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Sangat disayangkan jika anggaran tidak terserap habis. Makanya hal ini tidak boleh terjadi lagi karena sangat disayangkan dana yang sudah dan tidak dimanfaatkan dan diserap,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, Djuli berharap agar seluruh bidang dapat bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Selain itu, para pegawai diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan pimpinan maupun staf, agar terjadi keharmonisan dalam lingkungan kerja.

“Yang tak kalah juga penting agar semua bidang harus menyampaikan hasil perencanaan yang sudah dikerjakan. Sebab selama ini perencanaan maupun studi yang sudah dilakukan ternyata tak dikerjakan sehingga perlu ada perubahan”.

“Makanya selama saya menjabat, hal ini tak akan dibiarkan terjadi. Saya tidak peduli, siapapun orangnya (akan saya tertibka) karena semua perencanaan atau studi yang tidak dikonstruksi saya tidak akan setujui. Sebab banyak perencanaan yang menyalahi aturan,” tegas dia.