Dinas Perhubungan Papua mengakui pembangunan Dermaga Depapre masih terkendala hak ulayat. Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Perhubunga Papua Djuli Mambaya kepada pers, di Jayapura, Sabtu (23/4) lalu.

“Mengenai pembangunan Pelabuhan Depapre ini kita terkendala di hak ulayat. Tetapi saya yakin kalau kita bekerja sama dengan masyarakat lalu menjelaskan betapa pentingnya Pelabuhan Depapre untuk Papua seluruhnya, saya kira akan ditemukan jalan keluarnya”.

“Apalagi kita menilai kecil kemungkinan untuk memperluas areal Pelabuhan Laut Yos Sudarso Jayapura, karena situasi dan kondisi yang bisa menambah kemacetan di pusat kota.  Makanya masalah Pelabuhan Depapre harus segera diselesaikan sebab disana nantinya akan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas,” ujar dia.

Djuli menyatakan pembayaran hak ulayat menjadi satu hal yang sangat penting agar dalam pengoperasiannya tidak menemui hambatan atau kendala, mengingat lokasi tersebut nantinya bakal menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia dalam mendukung program Tol Laut Presiden Joko Widodo.

“Intinya kita akan segera membicarakan dan menyelesaikan mengenai penggantian hak ulayat yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah. Tentu pemerintah harus jujur menyatakan jika memang tanahnya dimiliki rakyat. Sehingga kita juga harus memberikan haknya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ucap dia.

Sama halnya dengan tuntutan ganti rugi pemilik hak ulayat di Bandara Sentani Jayapura. Djuli mengatakan jika masih terkendala penyediaan dana tuntutan ganti rugi, maka diusulkan pembayarannya melalui sharing dana antara pusat, provinsi dan kabupaten.

“Memang saya mendengar ganti rugi akan diberikan kepada pemilik hak ulayat melalui dana APBN. Hanya menurut saya soal bandara harus dituntaskan supaya semuanya apalagi kita akan menuju ke PON 2020”