Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan dilakukannya pengkajian ulang dan pengaturan kembali kedudukan wilayah pertahanan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) provinsi dan RTRW kabupaten/kota yang telah diperdakan. Pemprov juga menilai diperlukan sinkronisasi dalam penyusunan pedoman Rencana Wilayah Perkotaan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Perkotaan (RRWP) yang dibuatkan oleh kementerian pertahanan. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteran Rakyat, Elia Loupatty pada Rapat Koordinasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dan Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan bagi Kepentingan Negara di Daerah di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (18/5). Lukas mengatakan peran pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam mendukung kebijakan pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan pula satu pemahaman tentang pembangunan postur pertahanan negara menuju kekuatan maritime regional yang memprioritaskan pada peningkatan peran kementerian/lembaga. Guna menghadapi ancaman dan kemampuan pengelolaan sumber daya nasional serta sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. “Makanya melalui kegiatan ini juga diharapkan semua peserta dapat dengan penuh tanggungjawab dan mencurahkan kemampuan yang ada memberikan masukan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara maksimal”. ”Sangat penting untuk menguasai semua materi yang sehingga dapat mencapai sasaran dan Rakor ini berjalan dengan baik,”imbau dia.