Pemerintah Daerah di seluruh Papua, diimbau tak menyusun program yang sulit dilaksanakan dan dicapai.

Sekda Papua Hery Dosinaen berharap, setiap program yang disusun wajib menyentuk hal mendasar yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Sebab jika tidak, program itu hanya akan sia-sia, tidak berguna dan percuma.

"Saya kira buatlah sesuatu yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Misalnya untuk ketahanan pangan, bikinlah sebuah program yang mampu menyiapkan bahan makanan untuk masyarakat Papua”.

“Jangan membuat suatu program yang terlalu tinggi tetapi hal mendasar tidak diperhatikan,” terang Hery di Jayapura, pada Rapat Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi Papua, kemarin.

Selain menyusun progam yang tak muluk-muluk, ia pun meminta semua pihak terkait yang tergabung dalam Dewan ketahanan pangan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk bersatu agar mampu menangani persoalan-persoalan penyiapan bahan makanan bagi masyarakat.

"Sebab akan sangat ironis jika ada masyarakat Papua yang kelaparan hanya karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Apalagi, Kabupaten Merauke sudah menjadi sentral pertanian beras di Papua,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyampaikan hal senada. Ia mengingatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah provinsi, agar tak membuat program kerja yang aneh-aneh (ganjil).

Wagub Klemen pun mendorong agar SKPD membuat program yang memberi penguatan maupun supervisi kepada kabupaten/kota, sebab pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Tidak usah bikin program yang aneh-aneh, kita dukung kabupaten/kota saja. Karena pemprov itu adalah perpanjangan tangan pusat. Ini berarti SKPD jangan bikin program baru lagi, yang nantinya overlaping dengan kabupaten/kota”.

“SKPD mestinya memberikan penguatan dan supervisi ke kota dan kabupaten. Karena mereka lah yang memiliki rakyat dan wilayah,”ucap Wagub Klemen pada pembukaan Musrenbang Provinsi Papua 2016 di Kantor Gubernur Dok II Jayapura,.

Wagub juga minta seluruh SKPD agar dalam menyusun program, mesti menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau mereka mau tanam pisang ya kita biayai programnya, sambil kita supervisi dengan tim ahli. Bukannya dia mau tanam pisang satu hektar, lalu SKPD di provinsi juga ikut tanam satu hektar”.

“Akhirnya nanti ada biaya lagi untuk perawatan. Semestinya, jika kabupaten/kota mencanangkan dua hektar ya kita di provinsi mendukung dengan pendanaan sekaligus membina dan mengawasi programnya,” jelas Klemen.