Sampai dengan saat ini dilaporkan baru sekitar sembilan pemerintah daerah di bumi cenderawasih yang telah memenuhi standar legalisasi Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

Berkenaan dengan hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Djuli Mambaya berharap pemda yang belum memenuhi standar HSBGN untuk segera melengkapi.

“Sampai saat ini yang sudah penuhi standar legalisasi HSBGN, antara lain, Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Asmat, Deyai dan Mamberamo Tengah.”

“Untuk itu, kita memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, namun mendorong untuk segera dipenuhi standar legalisasi HSBGN itu,” terang Djuli pada Fokus Grup Diskusi (FGD) Legalisasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara  di Jayapura, Selasa (28/8), di Jayapura.

Menurut dia, selama ini kesadaran instansi di kabupaten dan kota atas pentingnya pengesahan HSBGN, dinilai masih kurang. Oleh karenanya, melalui kegiatan FGD diharapkan ada solusi terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi mereka dalam penyusunan HSBGN itu.

“Paling tidak melalui FGD ini diharapkan dapat tercapai penyeragaman penyusunan HSBGN untuk dapat dilegalkan oleh bupati sesuai aturan yang berlaku”.

“Sebab dasar pelaksanaan FGD adalah berdasarkan Peraturan Presiden no.73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung negara dan peraturan yang mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pembangunan gedung negara. Dimana diatur didalamnya mengenai peran kementerian pekerjaan PUPR dalam menentukan formula perhitungan standar harga bangunan tertinggi,” ucapnya.

Kepala Seksi Bangunan Gedung Negara Kementerian PUPR, Kusriyanti mengatakan kegiatan FGD sangat penting guna membantu kabupaten kota dalam menentukan formula standar penghitungan HSBGN.

Dari kegiatan ini, dia harapkan diketahui permasalahan maupun kesulitannya yang dihadapi dalam penyusunannya.

Sekedar diketahui, HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-M2, pembangunan bangunan gedung negara diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.