Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, menggelar Bimbingin Teknis (Bimtek) E-Planning dan E-Budgeting bagi pejabat Bappeda, Badan Keuangan, Diskominfo dan Progammer sembilan kabupaten dan kota.

Sembilan pemerintah daerah tersebut, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke, Biak Numfor, Nabire dan Jayawijaya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, Selasa (29/8) pagi, di Jayapura.

Dalam arahannya Elysa Auri mengatakan, kegiatan Bimtek untuk memfasilitasi kabupaten dan kota mempercepat program pemberantasan korupsi yang sementara dilakukan pemerintah provinsi kerja sama dengan KPK.

“Sehingga ini diantaranya merupakan bentuk dukungan kepada kabupaten dan kota untuk bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi melalui program penerapan E-Planning dan E-Budgeting,” katanya.

Dalam kegiatan kali ini, pemerintah provinsi baru menggelar untuk delapan kabupaten dan satu kota, dimana mereka sebelumnya telah lebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan sourch code E-Planning dan E-Budgeting pada 18 Juli 2017 lalu di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

“Nanti untuk 20 kabupaten lainnya akan menyusul di Oktober mendatang. Yang pasti jadwalnya nanti akan ditentukan oleh Tim Korsub KPK,” terang dia.

Dari pelaksanaan Bimtek ini, diahrapkan pejabat maupun programmer delapan kabupaten dan satu kota ini memiliki satu kesamaan gerak langkah dalam upaya penegakkan korupsi, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Sebab melalui bimtek yang berlangsung selama tiga hari ini, nanti akan dibagi kuisioner dari narasumber yang nanti akan dievaluasi oleh narasumber. Kuisioner ini kemudian akan dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi diatas tanah ini,” harapnya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo Papua Kansiana Salle selaku bagian dari Tim Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Dirinya berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, dapat dihasilkan satu acuan maupun kerangka untuk percepatan pemberantasan korupsi diatas tanah ini.