Asisten Derek : Reformasi pelayanan publik penting dan dominan Derek: Public Service Reform, Important and Dominant
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Umum Setda Papua, Derek Hegemur mengatakan reformasi pelayanan publik menjadi sangat penting dan dominan, sebab pada domain inilah ujung dari segala permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat teratasi. Acting Assistant for General Affairs of the Papua Regional Secretariat, Derek Hegemur, said that public service reform is very important and dominant, it is the end of all problems felt by the community can be resolved.
JAYAPURA – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Umum Setda Papua, Derek Hegemur mengatakan reformasi pelayanan publik menjadi sangat penting dan dominan, sebab pada domain inilah ujung dari segala permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat teratasi.
“Karena fungsi pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang minimal bagi warganya dan dalam rangka menuju good governance”.
“Oleh sebab itu pelayanan publik harus diatur dan dilaksanakan dengan baik dan benar,” terang Asisten Derek, di Jayapura, saat membuka kegiatan pembinaan penyusunan standar pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik bagi SKPD, di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota serta Polres se wilayah adat Mamta dan Saireri.
Sementara untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, lanjut Derek, diperlukan acuan yang jelas dan benar untuk dipedomani dan dipatuhi bersama oleh penyelenggara maupun pengguna layanan.
Pedoman inilah yang disebut standar pelayan publik (SP). Dimana setiap standar pelayanan publik harus memuat empat belas komponen yang terdiri atas enam service delivery yang wajib dipublikasikan secara luas untuk diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.
“Karena, masyarakat sebgai pengguna layanan dan delapan komponen manufacturing sebagai hal yang dimiliki dan atau disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik,” kata dia.
Demikian pula, sambung Derek, untuk survei kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari standar pelayanan.
Yang mana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah melalui unit penyelenggara pelayanan publik, maka diselenggarakan servei kepuasan masyarakat (SKM) agar mendapatkan informasi publik berupa masukan.
“Sehingga saran bahkan kritik kepada penyelenggara publik saran dan kritik tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum yang disebut forum kolnsultasi publik (FKP) sebagai upaya penyelesaian dan jawaban atas keluhan masyarakat,” tutupnya. ***
JAYAPURA – Acting Assistant for General Affairs of the Papua Regional Secretariat, Derek Hegemur, said that public service reform is very important and dominant, it is the end of all problems felt by the community can be resolved.
"The main function of the government is to provide services according to minimal service standards for citizens and in order to lead to good governance".
"Therefore, public services must be regulated and implemented properly and correctly," explained Assistant Derek, in Jayapura, when opening the guidance activities for the preparation of public service standards, community satisfaction surveys and public consultation forums for Regional Work Unit, within the Papua Provincial Government and regencies/cities as well as the Resort Police in Mamta and Saireri customary areas.
Meanwhile, to get quality service, continued Derek, a clear and correct reference is needed to be followed and obeyed jointly by the organizers and service users.
This guideline is called the public service standard. Each public service standard must contain fourteen components consisting of six service deliveries that must be widely publicized to be known and implemented by the public.
"Because, people are users of services and the eight components of manufacturing as things owned and or provided by the government as public service providers," he said.
Similarly, continued Derek, for community satisfaction surveys and public consultation forums are an integral part of service standards.
To measure the level of public satisfaction with the services provided by the government through the public service delivery unit, a community satisfaction service is held in order to get public information in the form of input.
"So that suggestions and even criticisms to public organizers, these suggestions and criticisms will then be discussed in a forum called the public collation forum as an effort to resolve and answer community complaints," he concluded. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-