KI Papua Terima Pengembalian Lembar Kuesioner SAQ dari Diskominfo

JAYAPURA - Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto memimpin langsung pengembalian lembar kuesioner penilaian diri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev kepada Komisi Informasi Provinsi Papua, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua, Entrop, Kota Jayapura, Jumat, (21/10/2022).

Menurut Kadis Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto pertemuan hari ini adalah sebagai kewajiban pihaknya sebagai badan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua untuk mengikuti Monev sebagai kepatuhan badan publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Papua.

“Tentunya dengan harapan apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk transparansi kami kepada publik, sebab semuanya ada di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami. Juga bagi masyarakat meminta informasi dengan ketentuan yang ada, kami juga ada desk di tempat kami yang disiapkan,” jelas Jeri yang datang ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua bersama sejumlah stafnya di Diskominfo Provinsi Papua.

Selain itu, Jeri juga mengatakan, pihaknya berharap kedepan seluruh PPID badan publik yang ada di pemerintahan Provinsi Papua juga bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan Monev ini. “Sehingga amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) bagi kami, khususnya yang ada di pemerintah Provinsi Papua kita melaksanakannya untuk Papua yang lebih baik,” paparnya.

Pada Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2021 sebelumnya, Diskominfo Provinsi Papua raih kategori Badan Publik Informatif, sehingga Jeri berharap akan mempertahankan predikat itu. Alasannya, hal itu merupakan salah satu mekanisme kerja mereka di Diskominfo Provinsi Papua.

“Kami optimislah di tahun ini tentunya nilai yang lebih baik, peringkat itu kan bagian dari kinerja kepada publik. Jadi sebenarnya, bukan tujuan utama kami tetapi bagaimana kami bisa melaksanakan amanat dari UU Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Memang penilain itu perlu, tetapi yang utama bagi kami adalah kami melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik,” terang Jeri.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua (KI Papua), Wilhelmus Pigai mengaku sangat mengapresiasi pimpinan badan publik yang memiliki komitmen tinggi mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian diri dalam Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022 ini.

“Kami menyambut baik, sebab ini badan publik pemerintah berkunjung dan mengembalikan kuesioner sesuai waktu. Kegiatan Monev ini merupakan program tahunan KI Papua dalam mengukur implementasi atau penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik,” kata Wilhelmus yang didampingi Wakil Ketua KI Papua Andriani Waly bersama 3 komisioner KI Papua yakni Syamsuddin Levi, Joel Betuel Agaki Wanda, dan Henry Winston Muabuay.

Sekadar diketahui, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

JAYAPURA - In the implementation of monitoring and evaluation and ranking of information disclosure of public agency throughout Papua Province in 2022, the Head of the Communication and Informatics Department of Papua Province, Jeri Agus Yudianto, led the return of Self-Assessment Questionnaire (SAQ) of monitoring and evaluation to the Papua Provincial Information Commission, at the Papua Provincial Information Commission Office, Entrop, Jayapura City, Friday, (21/10/2022).

According to the Head of the Papua Provincial Communication and Informatics, Jeri Agus Yudianto, today's meeting is as an obligation of his party as a public agency within the Papua Provincial government, especially the Papua Province Communication and Informatics Department to participate in monitoring and evaluation as a compliance with public agency organized by the Papua Provincial Information Commission.

"Of course, with the hope that what we do is a form of transparency to the public, because everything is on the website of our Information and Documentation Management Officer (PPID). Also for the public to ask for information with the existing provisions, we also have a desk in our place that is prepared," explained Jeri who came to the Papua Provincial Information Commission Office with a number of his staff at the Communication and Informatics Department of Papua Provincial.

In addition, Jeri also said that his party hopes that in the future all PPID public bodies in the Papua Provincial government can also actively participate in this monitoring and evaluation activity. "So that the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (Law on Public Information Disclosure) for us, especially those in the Papua Provincial government, we carry it out for a better Papua," he explained.

In the previous monitoring and Ranking of Information Disclosure of Public Bodies throughout Papua Province in 2021, the Communication and Informatics Department won the Informative Public Agency category, so Jeri hopes to maintain the title. The reason is that it is one of their working mechanisms in the Communication and Informatics Department of Papua Province.

"We are optimistic that this year, of course, the value is better, the ranking is part of the performance to the public. So actually, it is not our main goal but how we can carry out the mandate of the Public Information Disclosure Law. Indeed, the assessment is necessary, but the main thing for us is that we carry out the mandate of the Public Information Disclosure Law," explained Jeri.

The Chairman of the Papua Provincial Information Commission, Wilhelmus Pigai, admitted that he really appreciated the leaders of public bodies who had a high commitment to filling out and returning the self-assessment questionnaire in the monitoring and ranking of Information Disclosure of public agency throughout Papua Province in 2022.

"We welcome it, because this is a government public body visiting and returning the questionnaire on time. This monitoring is an annual program of KI Papua in measuring the implementation or application of public information disclosure in public agency," said Wilhelmus who was accompanied by Deputy Chairman of Papua Information Commission Andriani Waly with 3 commissioners of Papua Information Commission, namely Syamsuddin Levi, Joel Betuel Agaki Wanda, and Henry Winston Muabuay.

For information, public agencies are executive, legislative, judicial, and other agencies whose main functions and duties are related to the administration of the state, whose part or all of the funds are sourced from the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD), or non-governmental organizations as long as part or all of the funds are sourced from the APBN or APBD, community donations, and or abroad. ***