JAKARTA - Untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 Papua dinobatkan sebagai provinsi informatif 2022. Prestasi tersebut sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi (MONEV-KI) 2022, di Jakarta, baru-baru ini.

Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudinato, S.Kom menegaskan prestasi tersebut diraih dari perjalanan panjang dalam upaya memperbaiki kinerja pengelolaan  informasi dan dokumentasi di Pemerintah Provinsi Papua.

Dilain pihak, karena adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam mendorong pejabat dibawahnya untuk mengelola informasi dan dokumentasi secara terbuka serta transparan sesuai ketentuan yang ada.

“Mulai dari Sekda selaku atasan Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama), lalu PPID Utama yang saat ini secara ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo, kemudian atasan PPID Pelaksana (para Kepala SKPD), semua harus terbuka dalam pelayanan publik,” terang Jeri, Rabu (14/12/2022).

Sementara pada MONEV-KI 2022, lanjut dia, terjadi lonjakan partisipasi, dimana Badan Publik yang mengikuti sebanyak 372 dari seluruh Indonesia.

Terdiri dari Kementerian/Lembaga, BUMN, Perguruang Tinggi Negeri, Pemerintah Provinsi dan Partai Politik.

“Sementara hasil penilaian meliputi, Kurang Informatif, Cukup Informatif,  Menuju Informati dan Informatif,” tandasnya.

Diketahui, MONEV-KI 2022 mengambil tema Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Dalam Masa Recovery Covid-19. 

Sementara aspek penilaiannnya meliputi Inovasi Pelayanan Informasi yang berkesinambungan meliputi Keterbaruan Inovasi, Penggunaan Teknologi dan Informasi, Kemanfaatan Inovasi, Keunikan dan Aksestabilitas dan Strategi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi itu sendiri secara berkesinambungan. 

Penilaian juga dilakukan klarifikasi oleh Tim Penilai  yang terdiri Komisioner Informasi Pusat, Akademisi, Praktisi ataupun Organisasi Masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang keterbukaan Informasi.

Keberhasilan Tahun 2022 ini merupakan pemicu semangat bagi provinsi papua untuk mempertahankan dan meningkat kinerjanya dalam mengelola Keterbukaan Informasi pada lingkup Pemerintahan sehingga Publik / Masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kinerja Pemerintah lebih transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penganugerahan 2022 dihadiri Menteri POLHUKAM RI, sejumlah Gubernur, Pejabat Eselon I tingkat Kementerian, Rektor, Pimpinan BUMN, Pimpinan Partai Politik  dan untuk Gubernur Papua diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Papua. ***