Didominasi Wajah Baru, 34 Anggota MRP Periode 2023-2028 Resmi Dilantik

JAYAPURA - Setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya 34 Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) masa jabatan 2023-2028 resmi dilantik, Selasa (7/11/2023), di Aula Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura.  

Lebih banyak didominasi wajah baru, para wakil rakyat yang mewakili suku, agama dan adat tersebut, disahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, disaksikan Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Forkompinda setempat.

Wamendagri Wetipo dalam arahannya menitipkan empat tugas pokok Anggota MRP, pertama, melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 

"Termasuk pendalaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021," ujar Wetipo. 

Sementara tugas kedua, lanjut dia, melaksanakan peraturan perundang-undangan serta berkomitmen menjunjung tinggi nilai kebangsaan. 

"Ketiga, sebagai Lembaga Kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis." 

"Juga mesti fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama," tandas ia.

Untuk tugas keempat, masih menurut Wetipo, berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gubernur dan lembaga perwakilan daerah dalam mendorong penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Otsus yang belum terbentuk. 

"Tak lupa mendorong peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan agar diimplementasikan secara optimal. Apalagi komposisi Keanggotaan MRP berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan konsepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban," tandasnya. ***

JAYAPURA - After several delays, finally 34 Members of the Papuan People's Council (MRP) for the 2023-2028 term were officially inaugurated, on Tuesday (7/11/2023), at the Hall of the Governor's Office, Jayapura City.

More dominated by new faces, the people's representatives representing tribes, religions and customs, were endorsed by the Deputy Minister of Home Affairs, John Wempi Wetipo, witnessed by the Acting Governor of Papua Muhammad Ridwan Rumasukun and the local Coordination Forum for Regional Leaders.

Deputy Minister of Home Affairs, Wetipo in his direction entrusted four main tasks for members of MRP, first, deepening and understanding the substitution of the Papua Special Autonomy Law.

"Including deepening of Government Regulation Number 54 of 2004 concerning MRP as amended by Government Regulation Number 64 of 2008. The Government Regulation Number 106 of 2021 and Government Regulation Number 107 of 2021," said Wetipo.

Meanwhile, he continued, implementing the laws and regulations and being committed to upholding national values.

"Third, as a Cultural Institution, MRP members should not fall into the realm of practical politics."

"It must also focus on the implementation of authority in the context of protecting the indigenous rights of Papuans, based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious life," he said.

The fourth, according to Wetipo, seeks to improve coordination and cooperation with the Governor and regional representative institutions in encouraging the completion of implementing regulations for the Special Autonomy Law that have not yet been formed.

"Do not forget to encourage the implementing regulations that have been set to be implemented optimally. Moreover, the composition of MRP membership comes from diverse backgrounds, so it is necessary to have a common conception and understanding of duties, authorities, rights and obligations," he said. ***