Pj Gubernur Papua : Bupati dan Walikota Segera Lakukan Tahapan Pengisian Keanggotaan DPRK

JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk segera melakukan tahapan pengisian keanggotaan DPRK yang sudah diawali dengan pembentukan dan penetapan panitia pemilihan.

Hal itu dikatakan Gubernur pada launching dan penyerahan Dokumen Kerja Kegiatan Seleksi Pengisian Keanggotaan DPRP dan DPRK yang dilakukan Melalui Mekanisme pengangkatan Periode 2024-2029 di Provinsi Papua, Rabu (26/6/2024).

"Hari ini kita lakukan Launching sekaligus penyerahan dokumen kerja sehingga Panpil Kabupaten/Kota dapat segera melakukan tahapan seleksi terhadap calon Pansel," terang Ridwan.

Masih menurut Ridwan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua, mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).

Yang mana dalam ketentuan tersebut, lanjut Gubernur mengatur adanya penambahan kursi DPRD yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP.

"Bukan hanya pada kursi DPRP tetapi juga penambahan pada kursi DPRK baik di kabupaten maupun kota yang merupakan agenda baru di enam Provinsi di Papua," ucap ia.

Sementara pada pasal 32 sampai dengan Pasal 84 PP Nomor 106 Tahun 2021, juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP berdasarkan persebaran suku, sub suku dan kesatuan adat serta budaya di wilayah adat yang ada. 

“Sementara menindaklanjuti PP Nomor 106 Tahun 2021, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2024 merupakan landasan hukum dalam rangka untuk melakukan seleksi pengangkatan yang jumlahnya seperempat dari jumlah anggota DPRK hasil pemilihan umum legislatif Tahun 2024,” tambah ia.

Diketahui, dalam kegiatan yang di gelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Papua itu, dihadiri pimpinan OPD Provinsi Papua, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kota se Provinsi Papua. ***

JAYAPURA - Acting Governor of Papua Muhammad Ridwan Rumasukun asked the Regents and Mayors in his region to immediately carry out the stages of filling the DPRK membership, which began with the election committee's formation and determination.

The Governor said this at the launching and submission of the Working Document for the Selection of Filling DPRP and DPRK Membership Activities through the appointment mechanism for the 2024-2029 period in Papua Province, Wednesday (26/6/2024).

"Today we are doing a Launching as well as the submission of work documents so that the Regency/City can immediately carry out the selection stages for candidates of the Selection Committee," explained Ridwan.

According to Ridwan, Law Number 2 of 2021 concerning the second amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province and Government Regulation (PP) Number 106 of 2001 concerning the Institution of the Implementation of the Papuan Special Autonomy Policy regulates guarantees for the political rights of Papuan Indigenous People (OAP).

This provision regulates the addition of DPRD seats which is carried out through the appointment mechanism of OAP elements

"Not only in the DPRP seats but also in the addition of DPRK seats both in districts and cities which is a new agenda in six provinces in Papua," he said.

Meanwhile, Articles 32 to 84 of Government Regulation Number 106 of 2021 also regulate the mechanism and procedures for filling DPRP and DPRK membership appointed from Indigenous Papuans based on the distribution of tribes, sub-tribes and customary and cultural units in existing customary areas.

"While following up on Government Regulation Number 106 of 2021, the issuance of Papua Governor Regulation Number 43 of 2024 is the legal basis to conduct an appointment selection that amounts to a quarter of the number of DPRK members as a result of the 2024 legislative general election," he added.

It is known that in the activity held by the Papua National and Political Unity Agency, the leaders of the Regional Apparatus Organizations of Papua Provincial, the Head of the Government Section of the Regional Secretariat, the Head of the Legal Section of the City Regency Secretariat throughout Papua Province. ***