E-Katalog Jadi Strategi Dorong Ekonomi Papua E-Catalogue Becomes a Strategy to Boost Papua's Economy
Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat menimbulkan tantangan bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah melihat peluang lain untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem e-katalog. Budget efficiency policies carried out by the Central Government pose challenges to regional economic development. However, local governments see other opportunities to maintain economic growth, one of which is by optimizing the e-catalogue system.
JAYAPURA - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat menimbulkan tantangan bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah melihat peluang lain untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem e-katalog.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, Debora Salosa mengatakan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam e-katalog akan membantu. Salah satunya dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah keterbatasan anggaran.
"Pengusaha Papua didorong masuk dalam e-katalog lokal agar tetap terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi masih bisa berjalan meskipun infrastruktur terdampak pemangkasan anggaran," ujar Debora, Senin (10/2/2025).
Salah satu langkah strategis yang diusulkan Debora adalah pengalihan sebagian besar proyek pengadaan ke sektor lain. Seperti program makan bergizi gratis (MBG).
"Kalau infrastruktur terdampak, kita bisa memanfaatkan program makan gratis sebagai peluang pertumbuhan ekonomi. Asalkan bahan pangan berasal dari lokal, sektor pertanian dan UMKM Papua tetap bisa berkembang," katanya.
Sementara itu, Debora juga mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih matang dalam perencanaan proyek pengadaan. Ia meminta agar semua dokumen perencanaan, termasuk survei harga terbaru, segera disiapkan agar bisa masuk dalam e-katalog.
"SKPD harus siap dengan dokumen perencanaan yang matang, seperti kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak. Jika ingin proyek infrastruktur tetap berjalan, perencanaannya harus solid sejak awal," tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait skema pemberdayaan pelaku usaha lokal. Sehingga e-katalog bisa menjadi alat utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Papua di tengah pemangkasan anggaran.
Sementara itu, Pemerintah Papua berencana menggelar pameran khusus bagi penyedia jasa yang telah terdaftar dalam e-katalog. "Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak pelaku usaha lokal ke dalam sistem pengadaan berbasis digital dan mempercepat transaksi," kata Debora. ***
JAYAPURA - Budget efficiency policies carried out by the Central Government pose challenges to regional economic development. However, local governments see other opportunities to maintain economic growth, one of which is by optimizing the e-catalogue system.
Head of the Papua Goods and Services Procurement Bureau, Debora Salosa, said the involvement of local business actors in the e-catalogue would help. One of them is in maintaining economic stability amid budget constraints.
"Papuan entrepreneurs are encouraged to be included in the local e-catalogue so that they remain involved in the process of procurement of goods and services. In this way, economic growth can still run even though infrastructure is affected by budget cuts," said Debora, Monday (10/2/2025).
One of the strategic steps proposed by Debora is the transfer of most procurement projects to other sectors. Such as the free nutritious meal program (MBG).
"If infrastructure is affected, we can take advantage of the free meal program as an opportunity for economic growth. As long as the food comes from locally, the agricultural sector and Papuan MSMEs can still develop," she said.
Meanwhile, Debora also reminded the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) to be more mature in planning procurement projects. She asked that all planning documents, including the latest price survey, be prepared immediately so that they can be included in the e-catalogue.
"Regional Work Unit must be ready with mature planning documents, such as work terms of reference and draft contracts. If you want infrastructure projects to keep running, the planning must be solid from the beginning," she said.
She hopes that the central government will immediately provide certainty regarding the scheme for empowering local business actors. So that e-catalogues can be the main tool in maintaining Papua's economic stability in the midst of budget cuts.
Meanwhile, the Papuan Government plans to hold a special exhibition for service providers who have been registered in the e-catalogue. "This exhibition aims to introduce more local business actors into the digital-based procurement system and accelerate transactions," said Debora. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-