JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat langkah strategis dalam melindungi peternak lokal melalui optimalisasi penyerapan telur produksi Papua untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama perangkat daerah dan instansi terkait guna membahas kendala penyerapan telur lokal serta tingginya pasokan telur dari luar pulau yang berdampak pada penurunan harga di tingkat peternak. (9/7)

Dalam arahannya, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyerap hasil produksi peternak Papua. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong untuk memprioritaskan penggunaan telur produksi lokal sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan. Menurutnya, program nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui keberpihakan terhadap produk lokal.

Rapat tersebut dihadiri oleh  Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Kepala Satgas Pangan Polda Papua, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua, Kepala KPPG Papua, Ketua APRINDO Papua, serta Ketua Asosiasi Peternak Telur Tanah Tabi.

Dalam rapat, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan bahwa kebutuhan telur untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis saat ini masih didominasi telur dari luar Papua, sementara sebagian lainnya telah menggunakan telur produksi lokal. Kondisi tersebut disesuaikan dengan satuan biaya yang tercantum dalam dokumen anggaran. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar penyerapan telur lokal dapat segera dioptimalkan melalui penyesuaian dokumen anggaran yang saat ini sedang diusulkan oleh pihak KPPG Papua.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, drh. Sri Utami, menjelaskan bahwa melimpahnya stok telur dan turunnya harga di Papua dipengaruhi oleh surplus produksi nasional yang mencapai sekitar 13 persen akibat meningkatnya populasi ayam petelur. Kondisi tersebut diperkuat dengan masuknya pasokan telur dari sentra produksi luar daerah seperti Surabaya dan Makassar dalam jumlah besar ke wilayah Papua.

Di sisi lain, produksi telur lokal juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di wilayah Tanah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, populasi ayam petelur meningkat 28,8 persen, dari 582.700 ekor pada tahun 2025 menjadi 750.679 ekor pada Juni 2026, dengan kapasitas produksi mencapai 561.750 butir telur per hari. Melimpahnya pasokan, baik dari luar daerah maupun hasil produksi lokal, di tengah perlambatan daya serap pasar menyebabkan harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, yaitu mengoptimalkan penyerapan telur lokal untuk kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis setelah revisi dokumen anggaran disetujui, memastikan pengadaan telur mengacu pada satuan biaya yang telah ditetapkan, serta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan distribusi telur produksi lokal antar kabupaten sebagai upaya memperluas akses pasar bagi peternak. Saat ini, fasilitasi distribusi menuju Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen (Serui) masih dalam tahap perhitungan biaya distribusi agar diperoleh besaran biaya yang akurat. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pengajuan usulan dukungan pembiayaan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam proses tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama para offtaker terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan pelayaran guna memastikan tersedianya moda angkutan yang dapat mendukung distribusi telur lokal ke daerah tujuan secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua berharap langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak, meningkatkan penyerapan hasil produksi lokal, memperluas distribusi antarwilayah, serta mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. ***