Pemprov Papua Ingin Petani dan Peternak Lokal Jadi Pemasok Dapur MBG
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong optimalisasi penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membangun kerja sama langsung dengan petani dan peternak agar program tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat Papua.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengatakan potensi produksi pertanian dan peternakan di Papua sebenarnya cukup tersedia. Namun, potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pengadaan bahan pangan oleh SPPG agar hasil produksi masyarakat dapat terserap secara optimal.
Menurutnya, SPPG tidak seharusnya hanya mengandalkan pasokan dari pasar, tetapi perlu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas teknis untuk mengetahui ketersediaan komoditas lokal.
"Harapan saya semua SPPG mencontohi beberapa SPPG yang sudah langsung berkoordinasi dengan kami sebagai dinas yang menangani pertanian, termasuk komoditas-komoditas yang akan digunakan oleh SPPG tersebut," katanya.
Lunanka menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pertanian membuka ruang koordinasi bagi pengelola SPPG maupun perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membutuhkan informasi mengenai produksi dan ketersediaan komoditas pertanian maupun peternakan.
Menurut Lunanka, keterlibatan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok MBG akan memberikan manfaat lebih luas. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kebijakan pembelian langsung juga dapat membuka kepastian pasar bagi hasil produksi pertanian dan peternakan di Papua.
"Kalau itu dilakukan, saya yakin komoditas atau usaha tani dari petani kita di Papua bisa terserap. Peternak kita juga demikian. Namun, yang terjadi saat ini, SPPG langsung mengambil di pasar sehingga harganya otomatis sudah naik," ujarnya.
Karena itu, Dinas Pertanian berharap seluruh pengelola SPPG memanfaatkan data produksi yang tersedia di instansi tersebut sebelum melakukan pengadaan bahan pangan. Pemerintah daerah siap membantu menghubungkan kebutuhan SPPG dengan petani maupun pelaku usaha pertanian di berbagai wilayah Papua.
"Produksi pertanian di Papua ini sebenarnya ada. Teman-teman dari SPPG atau perwakilan Badan Gizi Nasional seharusnya bisa mengambil data itu di Dinas Pertanian, sehingga bisa langsung kami hubungkan dengan para petani atau pelaku usaha di bidang pertanian untuk mengambil komoditas dari lokasi tersebut," pungkasnya. ***
Tentang Penulis
PakChris