Diskominfo Papua Perkuat Keterbukaan Informasi Publik melalui Sosialisasi PPID di Kabupaten Supiori

SUPIORI – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi perangkat daerah di Wilayah Saireri, bertempat di Kabupaten Supiori, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh PPID Pelaksana dari perangkat daerah dan distrik, dengan menghadirkan narasumber Tim PPID Provinsi Papua, Kepala Dinas Kominfo Papua dan Kepala Perwakilan Ombusmen Prov Papua Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas PPID dan PPID Pelaksana dalam mengelola, mendokumentasikan, serta melayani informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Papua yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori, Drs. Budi Mansoben, M.Si., saat membuka kegiatan mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi harus dikelola secara akurat, tertib, dan terstruktur untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pengawasan dan partisipasi publik.

Ia menegaskan bahwa penguatan PPID perlu dilakukan secara berkelanjutan pada setiap perangkat daerah hingga tingkat distrik agar informasi pemerintahan dapat disampaikan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto,  menjelaskan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam memastikan informasi publik dikelola secara sistematis, mulai dari penghimpunan, pendokumentasian, dan pengklasifikasian hingga pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengelolaan informasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta ketentuan teknis terkait. Ia menekankan pentingnya pemahaman perangkat daerah mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap perangkat daerah di Wilayah Saireri, khususnya Kabupaten Supiori, semakin memperkuat tata kelola informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. ***

The event brought together implementing Information and Documentation Management Officers from regional government agencies and district administrations. Speakers included members of the Papua Provincial Team, the head of the Papua Communication and Informatics Office, and the head of the Ombudsman’s Papua Representative Office. The session aimed to strengthen the capacity of officers to manage and document public information and provide public information services in accordance with applicable laws and regulations.

Speaking at the opening on behalf of the Governor of Papua, the Acting Regional Secretary of Biak Regency, Drs. Budi Mansoben, M.Si., said that public information transparency is an essential part of governance. Information must be managed accurately and systematically to build public trust while supporting public oversight and participation.

He emphasized that efforts to strengthen their capacity must continue across all regional government agencies, down to the district level, to ensure that government information is communicated accurately, transparently, and accountably.

At the same event, the head of the Papua Provincial Communication and Informatics Office, Jeri Agus Yudianto, explained that officers play a strategic role in ensuring the systematic management of public information, from collection, documentation, and classification to the provision of information services to the public.

This information management is guided by Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure and related technical provisions. He stressed the importance of ensuring that regional government agencies understand which information must be published periodically, which must be available at all times, and which is exempt from disclosure under applicable laws and regulations.

Through this outreach session, the Papua Provincial Government hopes that regional government agencies in the Saireri region, particularly in Supiori Regency, will further strengthen public information governance, improve the quality of information services, and promote transparent and accountable government that responds to public needs.