Gubernur Papua disebut masih menunggu surat pengunduran diri yang rencananya diajukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua (Sekdis PUPR), sebagai bentuk protes atas keputusan menunjuk kepala dinas yang baru.

Pemerintah Provinsi Papua mengakui daya serap anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat ini masih sangat minim, padahal tahun anggaran tinggal menyisahkan tiga bulan waktu efektif.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, Senin (17/9), menandatangani pakta integritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Kepala Daerah di seluruh bumi cenderawasih diingatkan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap keputusan yang diambil tak berkonsekunsi hukum atau berimbas pada gejolak yang merugikan rakyat, apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.

Pemerintah Provinsi Papua mulai mencari sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, yang sampai hari ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Pemerintah Provinsi Papua fokus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di hutan bumi cenderawasih. Namun, untuk dapat mewujudkannya, diyakini perlu ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Papua memastikan sampai saat ini masih terus berjuang mendorong pengangkatan tenaga honorer KII di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua dalam waktu dekat berencana melibatkan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga laut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman memastikan proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018, dapat segera dikerjakan setelah turun perencanaan dari pihak konsultan.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengagendakan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan di beberapa kabupaten. Hal demikian bertujuan mengantisipasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Papua.

Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Lukas Enembe.

Seiring kian berkembangnya teknologi informasi (TI), penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, kini sudah masuk babak baru yang disebut e-government. Hal ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek tatalaksana, pengelolaan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yakni dengan membangun sebuah informasi perkantoran secara elektronik. Untuk mendukung e-government, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melaksanakan Pelatihan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) di Kantor Dirjen e-Government di Jakarta ,Kamis (13/9).