Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua menggandeng PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mewujudkan rencana pembangunan rumah sakit regional lima lantai di Kota Jayapura.Penandatanan nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding telah dilakukan sehingga diharapkan proyek tersebut bisa dimulai dalam tahun ini juga.“Untuk pembangunan rumah sakit regional ini, kita bekerja sama dengan PT. SMI yang merupakan BUMD milik Kementerian Keuangan. Dalam pembiayaan ini Papua mendapatkan bantuan kredit dengan bunga
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 10 TPS di Mamberamo Raya, berkaitan dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Sepuluh TPS tersebut berada di dua distrik, yakni dua TP di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan delapan TPS di Distrik Rufair.Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan hal tersebut kepada HPP, Senin (22/2) di Jayapura. â€œPutusan MK ini sudah dibacakan dan PSU mulai berlaku dalam jangka waktu 30 hari sejak dibacakan. M
Pemerintah Provinsi tengah menjajaki kemungkinan membangun pabrik semen dan Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) di “bumi cenderawasih”.Tiga kabupaten digadang-gadang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik semen. Yaitu, Kabupaten Mimika, Biak dan Kabupaten Jayapura.“Tim akan segera melakukan survei untuk melihat kelayakan pembangunannya,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe kepada media massa di Jayapura, Senin (22/2).Terkait pembangunan pabrik semen, lanjut
Puluhan Tenaga Medis RSUD Abepura, Senin (22/2) melakukan unjuk rasa menuntut Gubernur Papua mencopot pimpinannya Dr. John Manangsang selaku Direktur, karena dinilai tak mampu melaksanakan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut.Orator aksi unjuk rasa Sipke Wandik, tegas menuntut pergantian, karena Dirut kerap menerbitkan kebijakan pergantian dan mutasi pegawai tak sesuai prosedur. Dimana salah satu kebijakan kontroversi Dirut adalah dengan membekukan salah satu
Kepala Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi diiinstruksikan untuk mengawasi PNS malas, menyusul masih adanya laporan kehadiran sejumlah pegawai yang jarang berkantor apalagi mengikuti apel setiap Senin pagi.Hal itu dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Drs Elia I Loupatty, MM pada apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (22/2). Elia juga mendapat laporan ada sejumlah PNS malas yang justru m
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menilai perlu ada solusi untuk menekan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi di wilayah pegunungan.Ia mencontohkan harga BBM di kota Wamena (diluar SPBU) yang dapat mencapai Rp15 ribu atau 25 ribu bahkan Rp75 ribu per liter, jika BBM mulai sulit didapatkan. Padahal Pemda mensubsidi angkutan BBM dari Sentani - Wamena subsidi sekitar Rp22 ribu. Sementara Jayapura - Mulia Rp42 ribu per liter.“Tetapi harga di wamen
Banyak kalangan menduga pengelolaan dana desa 2016 tak termanfaatkan sebagaimana mestinya, sebab belum diikuti dengan aturan baku terkait penggunaannya di kampung-kampung.Hal itu sempat diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua Donatus Motte, kepada media massa di Jayapura, minggu lalu.Untung tahun ini, lanjut dia, Kementerian Desa sudah menerbitkan pedoman mengenai pengelolaan dana desa tersebut. “Pedoman ini sudah saya email ke seluruh kabupaten mudah-mudahan dana desa
Meski pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) masih sebatas wacana, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta mempersiapkan diri menyambut program pemerintah pusat itu, dimana Kota Jayapura rencananya menjadi salah satu wilayah percontohan di Indonesia.Hal demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar kepada pers di Jayapura, pekan kemarin.“Ada wacana 10 kabupaten/kota menjadi contoh karena KTP ini berlaku seumur hidup . Dari 10 daerah ini mungkin Kota Ja
Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Papua berharap dapat memberi pembekalan bagi 500 pengangguran di “bumi cenderawasih”, guna menjadi modal hidup menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Selain itu, BLKI juga berencana mengirim 17 instruktur mengikuti pelatihan diklat dasar di Balai Pelatihan Kerja Dalam Negeri Bandung serta Pelatihan kerja Luar Negeri Bekasi dibawah.“Ada sekitar 500 peserta (pengangguran) yang akan dilatih. Kalau instruktur yang dikirim, sudah dipersiapkan
Komisi Informasi meluncurkan aplikasi layanan baru yang bakal memudahkan masyarakat saat hendak mengajukan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi.Meski belum diluncurkan secara resmi, aplikasi layanan baru yang dinamakan SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) ini, sudah bisa diakses masyarakat dengan membuka web Komisi Informasi (ketik : www.komisiinformasi.go.id).Kemudian, tinggal mengklik konten aplikasi bertuliskan SIMSI, dimana pengunjung akan langsung men
Bupati dan Walikota diminta memfasilitasi tim sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.Hal tersebut dikatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH menyikapi rencana pelaksanaan sensus ekonomi pada tahun ini.“Saya minta bupati walikota fasilitasi tim sensus ekonomi yang akan turun kelapangan melakukan sensus. Sebab, ini merupakan bagian terpenting dalam sensus ekonomi ini,” terang Lukas Enembe,SIP.MH usai menerima kunjungan kepala BPS Provinsi Papua Yohanes Debrito Priyoni,M.Se di
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut pelaksanaan sensus ekonomi 2016 bakal melibatkan 3860 petugas lapangan. Hal itu dikatakan, Kepala BPS Provinsi Papua Yohanes Debrito Priyoni,M.Se kepada pers usai bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe di ruang kerjanya, Kamis (18/2). â€œKita sudah merekrut 3680 petugas sensus ekonomi untuk melakukan pendataan di 29 Kabupaten/kota. Mereka saat ini sedang direkrut dan akan dilatih supaya maksimal saat turun ke lapangan melakukan sensus,â€

instansi