Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

      Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua menggelar pertemuan dengan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Otonomi Daerah (Otda) pekan lalu di Jakarta. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Drs. FX. Motte, M.Si, mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan kepada Kapuspen, yakni perkenalan kami selaku kepala Biro Humas, dan juga kami minta Kapuspen memberikan arahan tentang aturan-aturan baru tentang
     Kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua dan dua orang stafnya, yang saat ini ditahan di Lapas Abepura menjadi pelajaran bagi SKPD lainnya. Gubernur Papua melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Drs. FX Motee, M.Si, Senin (7/10), mengatakan  Gubernur dan Wakil Gubernur merespon semua masalah yang terjadi di dalam pemerintahannya. Karena didalam pertemuan yang dilakukan, Gubernur selalu mengingatkan kita untuk melaksa
        Baru-baru saja Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah disahkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah pada Tanggal 8 Juli 2013 yang selanjutnya diundangkan sehari setelahnya. Dengan demikian, maka Perdasi tersebut kini telah resmi menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi dan wajib dilaksanakan semua pihak (warga masyarakat) yang berdomisili di “bumi cenderawasih”.    
     Pemerintah Provinsi Papua menyadari dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, sangat dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni (menguasai keahlian dan mampu melaksanakan tugas dengan baik). Dengan begitu, maka kita akan dapat mengelola seluruh sumber daya alam(SDA) yang ada di Papua untuk perkembangan dan kemajuan provinsi tertimur di Indonesia ini.       Hal demikian sebagaimana penegasan Asisten Bidang Perekonomian da
Pemerintah Provinsi Papua dan manajemen PT. Freeport Indonesia akan kembali melakukan ertemuan di Nusa Dua Bali. Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen, disela-sela acara pembukaan Bimtek Peran Adat Terhadap Penyelanggaraan Pemerintahan Kampung di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (8/10).Masih menurutnya, Pertemuan Pemerintah Provinsi Papua dengan manajemen PT. Freeport Indonesia seharusnya sudah dilakukan di Bali dalam bulan ini.
    Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemerintahan Kampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peran Adat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Bimtek yang berlangsung di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (8/10), dibuka oleh Asisten I Bidang Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Heri Dosinaen mewakili Gubernur Papua. Dalam sambutannya dikatakan, bahwa penyeragaman kedudukan pemerintahan  kampung dan kesatuan adat istiadat telah menyebabkan lunturnyanila
       Menjelang akhir tahun anggaran tahun 2013, Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  melakukan rapat evaluasi program dengan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Provinsi Papua. Rapat tertutup yang berlangsung di di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Selasa (2/10), terkait banyaknya program yang belum dikerjakan oleh SKPD. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy kepada wartawan mengatakan, per
          Dana Otonomi (Otsus) Kabupaten Mappi dipending sementara oleh Pemerintah Provinsi Papua. Karena, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaan dana Otsus sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy, mengatakan dana Otsus tahun 2013 tahap pertama Kabupaten Mappi sudah ditransfer. Dan tahap kedua belum kita transfer karena harus dibuat dulu laporan tahap pertama. Kata Mantan Sekda Jayawijaya itu kepada war
        Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy mengungkapkan, Bantuan Sosial (Bansos) dan aset Provinsi Papua perlu dibenahi. Sudah ada langkah-langkah yang mulai kita lakukan terkait dengan pembenahan aset,”Kata Kepala BPKAD Provinsi Papua Benyamin Arisoy kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (2/10). Benyamin Arisoy mengaku, pada pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu ada
       Provinsi Papua termasuk daerah yang tertinggi dalam jumlah HIV/AIDS sehingga telah menjadi wilayah dengan status epidemic. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenyataan ini menjadi beban yang harus kita pikirkan bersama, agar kita dapat menyelamatkan masyarakat Papua agar tidak menuju kepunahan. Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw pada kegiatan Musyawarah Daerah Ja
Pemerintah Provinsi Papua sejak Senin (30/9) sudah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dengan berbagai formasi.Untuk menjamin tes CPNS di Papua yang berjalan bersih dan jujur, Kasubid Pengadaan dan Penempatan Pegawai Badan Kepegawaian Pelatihan dan Aparatur Provinsi Papua, Julianus Bless menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari calo CPNS di Papua. Julianus Bless yang bertanggungjawab juga untuk pendaftaran CPNS mengatakan pemerintah Provinsi Papua
      Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan tak bisa menolong dirinya sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Lukas Enembe mengatakan, ketidakmampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Hal inilah yang membuat masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal. Dan budaya proposal sudah menjadi budaya bisnis yang baru, sehingga setiap ke

instansi