Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat segera mengambil keputusan untuk penyelesaian aset di Tanah Abang Jakarta.Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan di Jayapura mengaku, meski akan segera mengambil langkah, pemprov tak mau gegabah dan salah mengambil keputusan.“Sehingga kami merasa perlu melakukan rapat bersama dengan tim negosiasi mess Pemprov Papua di Jakarta. Tujuannya agar supaya keputusan yang diambil nanti menguntungkan semua pihak,” ujar Sekda Hery Jumat (29/1).Menurut
Pemerintah Provinsi Papua nampaknya tak setengah-setengah dalam meningkatkan produksi komoditi buah merah.Tahun ini, Pemprov melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua kembali menyiapkan 1000 pohon bibit buah merah yang akan dibagikan kepada petani di 14 kabupaten.“Tahun ini kita tetap kembangkan tanaman buah buah merah. Komoditi ini tetap diberikan untuk 14 kabupaten sebagai sentra pengembangan buah merah,”  terang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pro
Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua menilai masalah kependudukan menjadi kendala utama penanganan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.Panjangnya garis batas wilayah yang mencapai 800 km dengan mencakup 12 kabupaten, membuat penanganannya menjadi kurang maksimal. Hal itu juga dikarenakan sebagian besar warga Papua Nugini di perbatasan, memiliki hubungan kekerabatan/keluarga dengan warga Papua di Indonesia. "Seperti itu masalahnya, sehingga bagai
Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua diminta segera membantu menyiapkan sarana pengairan bagi petani di Kabupaten Merauke, berkenaan dengan minimnya curah hujan di “Kota Rusa” tersebut.Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtkultura Provinsi Papua Semuel Siriwa, lazimnya curah hujan di Merauke mulai normal sejak November 2015 lalu. Namun sampai saat ini, harapan itu tak kunjung terjadi, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan musim tanam di Merauke.“Informasi dari BMKG itu b
Pemerintah Provinsi Papua berharap keberadaan pos lintas batas negara PLBN baik didarat maupun laut dapat mencegah dan meminimalisir kasus yang terjadi di wilayah perbatasan, seperti perdagangan illegal di PNG.Tak hanya itu, PLBN diharapkan juga bisa mengurangi kasus penyelundupan Narkoba, BBM, perdagangan teripang, sirip ikan hiu, dan aktivitas illegal lainnya yang merugikan masyarakat dan tanah Papua.Hal itu dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang
Plasma Nutfah atau sumber daya genetik yang dimiliki Papua merupakan modal kekayaan tak ternilai yang harus dikelola sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sumber daya genetik tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Papua.Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan hal itu saat menyampaikan arahan pada pelantikan pengurus Komisi Daerah Sumberdaya Genetik (Komda SDG) Papua di Hotel Horison Jayapura, Kamis (28/1).Dijelaskan, sumberdaya genetik
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen dijadwalkan mengunjungi 29 kabupaten/kota pada Maret mendatang, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap penggunaan 80 dana Otsus yang diturunkan pemerintah provinsi. Hal itu dikatakan Sekda Hery saat bertemu awak media di Jayapura, Kamis (28/1).“Rencananya pada Maret mendatang saya akan memimpin tim melakukan evaluasi dana Otonomi Khusus yang diturunkan ke kabupaten/kota. Saya juga akan melakukan pemaparan tentang dana Otsus secara kolektif
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen menyayangkan banyaknya lahan pertanian di Papua yang kini telah beralih fungsi dan dipergunakan untuk pembangunan perumahan.“Bayangkan lahan pertanian di Merauke, misalnya banyak yang sudah ditutup dan menjadi sempit karena dibangun perumahan,” katanya di Jayapura, Kami s(28/1).Meski begitu, Sekda yakin pembukaan lahan pertanian satu juta hektar di Merauke yang kini dilakukan secara bertahap bakal kembali meningkatkan hasil produksi pangan Papua. â€
Hasil keputusan lelang jabatan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua belum dapat diumumkan sebab masih menunggu konsultasi dengan Gubernur Lukas Enembe.Komisioner KPU Papua Sombuk Musa Yoseph selaku Ketua Tim Seleksi mengatakan proses penilaian tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Lukas Enembe. “Sebab rekomendasi dari Gubernur inilah yang turut menjadi bahan penilian bagi KPU Pusat”.“Intinya semua aspek menjadi penilaian, sehingga saat Sekertaris KPU devinitif dilantik semua p
Sekitar lima unit komputer pada tahun ini akan diadakan untuk mendukung pelayanan e – library (perpustakaan elektronik) di perpustakaan daerah Provinsi Papua.  Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Papua, Anni Rumbiak,SE,MM kepada pers, Rabu (27/1) di Jayapura.“BPAD juga akan menghibahkan lima unit komputer kepada salah satu sekolah di Kabupaten Jayapura,” sambung dia.Menurut Anni, sejak 2015 lalu BPAD sudah mengoperasikan delapan uni
Tunggakan tagihan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura di 2015, mencapai Rp2 miliar. Meski begitu, tunggukan air tahun lalu diakui terjadi penurunan dibanding 2014 kemarin. Hal itu disampaikan Direktur Umum (Dirut) PDAM Jayapura Abdul Petonengan saat ditemui awak media di Jayapura, Rabu (27/1).“Total tagihan air 2015 mencapai Rp2 miliar. Hanya hasil evaluasi menunjukan terjadi penurunan yang mencapai 43-44 persen. Hanya memang nilai tagihan turun tapi angka yang belum tertagih
Inspektorat Provinsi Papua bakal melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan SKPD guna membahas perubahan mekanisme penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).“Perubahan metodologi penyusunan LAKIP ini perlu diketahui oleh SKPD di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga kami merasa perlu ada pertemuan. Makanya, saya sudah melakukan diskusi dengan pak Sekda untuk mengundang semua SKPD agar lebih memahami  penyusunan LAKIP.“Sebab ada metode ba

instansi