Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Untuk memaksimalkan program kerjanya di tahun ini, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua mulai membangun kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).Terbangunnya kemitraan dengan OKP dipandang penting dan positif, sebab organisasi ini bakal menjadi partner kerja pemerintah daerah dalam jangka panjang, khususnya mendukung proses pembangunan dibidang peningkatan lembaga keagamaan.Hal demikian dikatakan Kepala Biro Kesra Setda Papua, Naftali Y
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua siap menindaklanjuti program Gubernur Papua Lukas Enembe terkait rencana membangun sekolah berpola asrama di lima wilayah adat khusus bagi putra/putri asli daerah.Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda, di Jayapura, Kamis (21/1).“Kehadiran sekolah berpola asrama ini diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat asli Papua yang selama ini tertinggal jauh dari provinsi lain. Apalagi sekolah ini ak
Organisasi Kepemudaan (OKP) diminta menjadi garda terdepan guna mencegah masuknya kelompok radikal sesat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman daerah. Hal itu dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua Naftali Yogi di Jayapura, Kamis (21/1).OKP yang dimaksud Naftali secara umum, namun secara khusus bagi organisasi kepemudaan gereja yang dinilai sangat mebantu mengantisipasi masuknya paham negatif dari luar daerah.“Terutama kelompok – kelompok radik
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di 2015, hendaknya menjadi pembelajaran penting agar tak terulang di tahun ini.Oleh karenanya, ia menghimbau semua pihak tak terkecuali masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bekerjasama menjaga kelestarian hutan di Papua.“Khususnya dalam mempertahankan potensi hutan alam yang ada di tanah ini,” jelas Gubernur pada launching program lestari dan penandatangan kerja sama antara Pemprov Papua & USAID – Lestar
Gubernur Papua Lukas Enembe minta pelaksanaan program USAID Lestari mengenai pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat di wilayahnya."Program pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini harus dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat adat Papua karena warga asli hidup dari hutan ini," katanya, di Jayapura, Kamis (21/1).Hutan Papua, lanjut dia, merupakan salah satu paru-paru dunia yang mesti terus dijaga, pasalnya tidak saja memiliki peran bagi kehid
Program Lestari yang merupakan kegiatan mengurangi emisi gas rumah kaca dan pelestarian keanekaragaman hayati hutan, Kamis (21/1) di Sasana Krida Kantor Gubernur, secara resmi di launching Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake.Turut dilakukan penandatanganan deklarasi kesepakatan para pihak tentang kolaborasi pengelolaan kawasan dan daerah penyangga cagar alam cycloop oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP.MH, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, Sekda Kabupaten Jayapura Yeri Dien, Rek
Juru Bicara Gubernur Papua Lamadi de Lamatto resmi dipecat dari jabatannya, pasca komentar pedas dan kritik yang diarahkan kepada Sekda maupun pengamanan protokoler Papua 1.Surat Keputusan (SK) penandatangan pemberhentian Lamadi de Lamatto sudah ditandatangi Gubernur Lukas pada 4 Januari 2016 lalu.“Jubir sudah diberhentikan. SK Gubernur mengenai peberhentiannya sudah ditanda tangani per 4 Januari,” sambung Lukas di Jayapura, Rabu (20/1).Meski tak menjelaskan alasan pemecatan Lamadi Lamatto,
Dalam rangka menunjang persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020, Gubernur Papua Lukas Enembe bakal melakukan mutasi besar-besaran di instansi Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua.Mutasi tak hanya melibatkan pejabat Eselon II, III dan IV. Tetapi seluruh staf pegawai yang berlatar belakang insinyur untuk menunjang persiapan PON.“Semua pegawai di Disorda akan dipindahkan ke instansi lain. Termasuk seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan akan ditempat s
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua yang selama ini tertinggal jauh dari provinsi lain, Pemerintah Provinsi Papua bakal membangun sekolah berpola asrama di lima wilayah adat khusus bagi putra/putri asli daerah.Hal itu dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH kepada awak media di kediaman Gubernur usai, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, Rabu (20/1).“Makanya, sekarang kita mesti kerja luar biasa. Tak bisa kerja
Pemerintah Inggris menyatakan siap mendonasikan anggaran 8,5 juta Poundsterling untuk mendukung Program Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) di Provinsi Papua.Hal tersebut diungkap Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu (20/1).Protarih merupakan program mencegah penggundulan hutan dalam skala besar guna memperbaiki perencanaan tata ruang di Provinsi Papua.“Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh peme
Keputusan pengunduran diri Presiden Direktur (Presdir)Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin pada Senin (18/1), disayangkan Gubernur Papua Lukas Enembe.Hal itu dikatakan Gubernur Lukas di Jayapura, saat dimintai tanggapan oleh awak media, Rabu (20/1).Semestinya, lanjut Lukas, tindakan itu tak perlu dilakukan sebab Maroef dinilainya sudah bekerja luar biasa, transparan dan cocok pada kedudukan itu."Beliau sudah bagus dan transparan (saat bekerja) dan didukung dengan gaya militernya. Hanya say
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi segera melaunching Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan Minuman Keras (Miras) di Papua.Hal tersebut dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, Senin (20/1) kepada awak media di Jayapura.Meski belum memastikan kapan waktu pelaksanaannya, namun Gubernur Lukas menjamin hal ini akan diwujudkan secepatnya.“Soal Perda pelarangan miras kan sudah ada. Tinggal kita launching saja, hanya untuk kapan pelaksanaannya hingga kini baik Biro Hukum maupun DPR

instansi