Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kementerian Kesehatan menggelontarkan Rp1,3 triliun dana kesehatan ke Papua guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dana itu nantinya akan langsung diturunkan langsung ke kabupaten/kota.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai,Mkes berharap dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk menangani masalah kesehatan di Papua yang begitu kompleks.“Tahun ini kita mendapat bantuan dana alokasi kesehatan dari Kemenkes sebesar Rp. 1,3 triliun. Ini merupakan keberhasil
Gubernur Papua Lukas Enembe, Sabtu (23/1), resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua.Lukas Enembe dilantik oleh Wakil Ketua Kwartir Nasioanl (Kwarnas) Mayjen TNI  Muh Herindra MA.Ms.i  di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.Usai dilantik sebagai Kepala Mabida Gerakan Pramuka Papua, Lukas kemudian melantik pengurus Kwartir Daerah (Kwarda)  Gerakan Pramuka Papua yang diketuai Christine RIL Mano periode 2015 – 2020.Pelantikan Christ
Berkenaan dengan dilantiknya Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua, para Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diingkungan pemerintah provinsi pun diberi tugas tambahan.Tugas itu bersinggung dengan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka (Saka). Tak hanya kepada pimpinan SKPD, seruan itu ditujukan Gubernur kepada pimpinan TNI/Polri yang ada di Papua.“Saya juga minta agar pimpinan SKPD dan TNI/Polri saling berkoordinasi m
Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua baru-baru ini telah menurunkan tim ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi.Hal itu dikonfirmasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua Naftali Yogi, saat diwawancara pers di Jayapura, Sabtu pekan kemarin.“Kita sudah mulai lakukan penertiban dengan pengecekan ke lapangan. Staf sudah saya turunkan untuk melihat apakah lembaga keagamaan penerima ba
Bulog Divisi Regional (Divre) Papua mendorong petani di Papua agar membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga beras yang dipanen dapat langsung dibeli dengan harga Rp7.300/kg.“Memang kita berharap kedepan kalau bisa ada kelompok petani yang langsung kontrak ke Bulog. Sehingga mereka bisa mendapat harga pembelian dari Bulog Rp7300/kg. Sebab selama ini petani menjual ke mitra bulog dengan harga dibawah standar pembelian Bulog,” kata Kepala Bulog Divre Papua Arif Mandu kepada pe
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen memberi waktu empat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat hingga akhir bulan ini.Keempat SKPD itu, yakni Badan Penghubung, Dinas Olahraga dan Pemuda, Bappeda dan Dinas Pariwisata. "Kita harap dalam waktu dekat bisa selesai. Paling tidak kita beri waktu hingga akhir Januari,” jelasnya kepada pers, Sabtu (23/1) .Hery mengatakan semestinya penyampaian SPJ kewajiban wajib diselesaikan sebelum
Surat kabar Harian Pagi Papua (HPP) resmi melaksanakan launching pada Sabtu (23/1) ini. Menyikapi hal demikian, Pemerintah Provinsi Papua berharap kehadiran surat kabar Harian Pagi Papua yang sudah terbit perdana 1 Desember 2015 lalu, dapat menjadi pemersatu bangsa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.Hal itu dikatakan Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Berthnaslaus F.G.D, Marey, S.STP, M.Si, kepada harian ini di Jayapura, Jumat (22/1).Pria yang kerap disapa
Komisi Informasi Provinsi Papua mengapresiasi kehadiran surat kabar Harian Pagi Papua (HPP). Kehadiran surat kabar ini juga diharapkan dapat menjadi mitra Komisi Informasi dalam menyampaikan keterbukaan informasi bagi publik di Provinsi Papua.Hal itu dikatakan Komisioner Komisi Informasi Papua Armin Thalib kepada harian ini, di Jayapura, Jumat (22/1).“Apakah Komisi Informasi siap menggunakan HPP sebagai sarana sosialisasikan kepada masyarakat?Saya pikir tentu kita akan menjadikan HPP seba
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menghimbau Bupati/Walikota di Papua untuk mengawasi warga baru yang datang dari luar daerah, guna meminimalisasi pergerakan serta pertumbuhan sel maupun jaringan kelompok radikal yang datang dengan tujuan mengacaukan situasi keamanan di “bumi cenderawasih”. Hal tersebut ditegaskan Sekda Hery, kepada awak media, Jumat (22/1) di Jayapura.“Saya minta Bupati/Walikota mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Mereka yang datang itu haru
Sebanyak delapan atlet tenis bakal mengikuti Training Center (TC) di luar daerah, jelang PON XIX di Bandung Jawa Barat tahun ini.Hal demikian ditegaskan Ketua Pengurus Daerah Persaturan Lawn Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura Jumat (22/1).“Kami mendapat sudah dinyatakan lolos ke PON dan tidak Pra PON lagi. Sehingga untuk persiapan PON XIX, kami akan melakukan TC bagi kedelapan atlet di luar Papua dengan harapan bisa meraih hasil lebih maksimal,” kata dia.Masih
Guna mencukupi kebutuhan pangan di Papua, Bulog Divisi Regional (Divre) Papua di awal tahun ini mendatangkan beras sebanyak 50 ribu ton dari Jawa Timur.Beras sejumlah itu, untuk memenuhi persediaan stok yang sudah ada di Papua dan diperkirakan mampu bertahan hingga tiga bulan kedepan."Beras yang masih ada di gudang saat ini sudah mulai menipis sehingga perlu didatangkan lagi 50 ribu ton. Beras yang sudah ada 10 ribu ton sementara 40 ribu ton dalam proses perjalanan menuju kesini (Papua) dan Papu
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen membantah kabar dirinya dipanggil KPK untuk diperiksa terkait penanganan masalah korupsi di “bumi cenderawasi”.Ia menyatakan KPK bukan memanggil tetapi mengundang menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi dengan waktu yang tak ditentukan."Pemberitaan harus tepat dan berimbang, jangan membuat suatu pemahaman yang negatif di kalangan masyarakat. Pemberitaan itu harus utuh, jangan sepenggal-sepenggal sehingga masyarakat tidak menduga-duga,"

instansi