Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

    Pemerintah Provinsi Papua masih akan mendorong pengembangan komoditas berbasis wilayah adat yang diharapkan dapat menopang kebutuhan tanaman pangan dan holtikultura di masing-masing daerah, sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengatakan upaya untuk mendorong pengembangan komoditas berbasis wilayah adat dipandang penting, mengingat komoditas pangan yang ada bakal diadakan untuk menopang kebutuhan pang
 Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua menyatakan telah melakukan penambahan kecepatan internet hingga mencapai 60 Mbps (sebelumnya 20 Mbps) untuk memenuhi keperluan layanan data secara elektronik di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Archipus Kaize, di ruang kerjanya, di Jayapura, Jumat (11/3)."Saat ini kami sudah meningkatkan bandwidth sampai dengan 60 Mbps dari sebelumnya hanya 20 mbps
   Pemerintah Provinsi Papua memutuskan untuk mengundur waktu pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ke awal April 2016, yang rencananya dihadiri seluruh pimpinan daerah kabupaten/kota serta pejabat TNI/Polri.Kepastian diundurnya pelaksanaan Musrenbang telah diputuskan dalam rapat persiapan Raker Bupati dan Wali Kota se Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (10/3).“Terkait Musrenbang Papua yang semula direncanakan akan digelar pada tanggal 23 – 24 Maret tel
 Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pengkajian terhadap pemberlakuan tunjangan khusus bagi PNS dilingkungan pemerintah provinsi.Lukas menilai pemberlakuan tunjangan khusus bagi pegawai sudah tak lagi sesuai dengan harga bahan pokok di Papua, yang telah mengalami beberapa kali kenaikan akibat pengaruh pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.“Mengenai tunjangan khusus saya kira harus dikaji dulu. Ini harus berubah sebab yan
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua merilis kebutuhan Pilkada semester dua untuk 11 kabupaten/kota berjumlah sekitar Rp600 miliar.Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Papua Komisioner KPU Papua Tarwinto kepada media ini di Jayapura, Rabu (9/3).“Kalau dilihat kemarin anggaran total yang diajukan dari 11 kabupaten penyelenggara Pilkada gelombang dua tembus angka Rp600 miliar,”terang dia.Kesebelas KPU kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkada serentak gelombang dua, kabupaten Mappi, Kabupa
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua menyayangkan implementasi Pergub 15 2013 tentang pengendalian dan penertiban penduduk baru dijalankan Kabupaten dan Kota Jayapura.Selebihnya belum melaksanakan amanah Pergub tersebut sehingga upaya pengendalian dan penertiban penduduk dikhawatirkan tak dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan.Hal demikian dikatakan Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Daud Ngabalin kepada media massa di Jayapura, Kamis (10/3).â
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda minta 4.876 lulusan sarjana Ahli Madya (A.Md) Keperawatan dan Akademi Keperawatan (Akper) Yamas Papua untuk melapor ke kementerian terkait dugaan penertiban ijasah palsu.“Agar ada kejelasan, para lulusan Akper Yamas mesti pergi melapor ke kementerian terkait. Ini harus dilaporkan dulu sesuai dengan kewenangan sebab gubernur tidak tahu menahu mengenai masalah ini," jelas Elias Wonda kepada pers, Kamis (10/3).Elias mengatakan mengenai per
 Gubernur Papua Lukas Enembe bakal mendorong Bupati dan Wali Kota menandatangani nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang pemberantasan peredaran miras di “bumi cenderawasih”.Penandatangan MoU tersebut direncanakan pada 29 Maret saat Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Wali Kota dilangsungkan.“Kita mendorong penandatangan MoU sebab keberadaan miras ditengah-tengah masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya berbagai konflik maupun tindak kriminalitas. Sehingga selain Bupat
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua telah menetapkan padi sebagai komoditas utama di wilayah Selatan Papua (Anim Ha).Meski begitu pada tahun ini, ada tiga lagi komoditi baru yang bakal didorong menjadi bahan unggulan, yakni kedelai, buah-buahan dan sayuran.“Sehingga di wilayah Anim Ha, seperti di Merauke kedepan akan dijadikan sebagai daerah penghasil empat komoditi unggulan atau sentra produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti
    Dinas Pekerjaan Umum  mengestimasi kebutuhan pembangunan sarana infrastruktur hingga pendukung untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 mencapai Rp10 triliun.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua, Mikael Kambuaya dana sebesar itu akan membiayai pembangunan venues di 5 wilayah adat yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan.“Intinya kami dari Dinas PU akan dukung seperti pembangunan jalan masuk ke kawas
Gubernur Papua Lukas Enembe mengkritik bawahannya para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang sering bepergian keluar daerah dengan dalih tugas luar atau dipanggil pihak kementrian terkait serta dalam keperluan koordinasi.Kepala Daerah juga menyatakan masih banyak pimpinan SKPD yang tak pernah mendelegasikan kegiatan diluar daerah kepada bawahannya. Padahal seorang Kepala SKPD selain harus bijak tetapi mesti adil dalam mengambil keputusan.“Tolong pekerjaan apa saja harus melibatkan
Gubernur Papua Lukas Enembe berjanji akan memberikan biaya transportasi bagi pegawai yang tidak memiliki kendaraan dinas. Pernyataan ini senada dengan Sekda Papua Hery Dosinaen yang pada Februari lalu menyatakan hal serupa.Dengan pemberian biaya transportasi, Gubernur Lukas berharap dapat memotivasi pegawai yang selama ini malas menghadiri apel pagi. Sebab selain pemberian biaya transportasi, pemerintah provinsi bakal berupaya menyediaan fasilitas lain, seperti perumahan pegawai.“Nanti bagi pe

instansi