Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

    Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Diklat Provinsi Papua memastikan pengumuman hasil tes CPNS Tahun 2013 bakal dilakukan pada akhir bulan ini, diantara bulan etiga atau keempat.Penegasan tersebut sebagaimana diungkapkan Kepala Badan epegawaian, Pelatihan dan Diklat Provinsi Papua Charles Kambuaya, saat ditemui pers diruang kerjanya, kemarin.    Jadi memang sesuai dengan permintaan kita yang meminta untuk diumumkan bersamaan dengan formasi umum pada minggu ke-3 atau ke-
    Biro Tata Pemerintah Setda Provinsi Papua mengumumkan sampai dengan saat ini baru sebanyak 10 dari 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang sudah menyampaikan Laporan Akhir Tahunnya. Hal serupa juga terjadi pada penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana dari 44 SKPD yang ada baru sebanyak 11 lembaga yang melakukan pelaporan. Kaitannya dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan kepada SKPD yang b
     Badan  Pusat  Statistik (BPS) Provinsi  Papua  mengumumkan  pada bulan Desember 2013 nilai ekspor Papua mengalami peningkatan sebesar 36,45 persen atau senilai US$477,57 juta bila dibandingkan dengan November 2013. Menurut Kepala BPS Provinsi Papua, Didik Koesbianto kenaikan nilai ekspor bulan Desember 2013 dipicu oleh peningkatan nilai ekspor kelompok bijih tembaga & konsentrat (HS26) dari US$340,62 juta pada November 2013 menjadi US$471,42 juta.
      Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Bulan Januari 2014 Kota Jayapura mengalami inflasi 1,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,21 persen. Tak hanya Kota Jayapura, pada bulan yang sama dari dua kota IHK di Provinsi Papua, BPS Papua mencatat semua kota mengalami inflasi. "Dan ternyata inflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar 2,16 persen dengan IHK sebesar 112,70 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Didik Koesbianto
  Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH menilai sejumlah aksi penembakan yang terjadi di "bumi cenderawasih" adalah murni tindakan kriminal dan bukan sebuah gerakan meminta merdeka karena usai melakukan kejahatan kelompok bersangkutan menyampaikan sejumlah tuntutan. Hal tersebut sebagaimana penegasan Gubernur Lukas Enembe menanggapi pertanyaan pers di Halaman Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1) usai menyerahkan draft UU Pemerintahan Papua."Saya 9 bulan bertugas sebagai Gubernur s
       Banyaknya konflik yang muncul akibat Pemilukada di berbagai daerah membuat Gubernur Provinsi Papua mempertimbangkan untuk  mengusulkan agar pelaksanaannya kedepan tak lagi dipilih secara langsung, tetapi dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal demikian sebagaimana dikemukakan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH menanggapi pertanyaan pers, di Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1).    Menurut Mantan Bupati Puncak Jaya ini, akibat Pemilukada la
     Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) secara resmi telah menerima draft Undang-Undang (UU) Otsus Pemerintahan di Tanah Papua, di Istana Bogor Jawa Barat Selasa (28/1), yang disampaikan olehdelegasi Papua dan Papua Barat dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Bram Ataruri didampingi Anggota MRP, DPRP serta sejumlah Bupati.Usai penyerahan Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe d
     Setelah sempat tertunda selama sehari, akhirnya draft UU Otsus Pemerintahan di Tanah Papua secara resmi diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY), bertempat di Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1). Penyerahan dilakukan oleh Delegasi Papua dan Papua Barat dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Bram Ataruri, didampingi Anggota MRP, DPRP serta sejumlah Bupati. Usai penyerahan Presiden melalui Menkopolhukam Joko Suyanto kepada pers di Ha
      Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia secara resmi telah menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2014 yang telah disahkan menjadi APBD Provinsi Papua.Hal demikian sebagaimana penegasan Sekertaris Daerah (Sekda) ProvinsiPapua, TEA Herry Dosinaen, SIP , usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, para Bupati, Anggota DPRP dan MRP bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Ra
      Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan pasal 299 dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otsus di Tanah Papua akan berlaku apabila peraturan semua peraturan-peraturan di depannya tidak dilaksanakan dengan baik. Hal demikian menanggapi adanya pro dan kontra isi dari pasal 299 dalam Rancangan UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang berbunyi "apabilaundang-undang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten dan konsukuen serta tidak m
       Nilai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 diklaim merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Provinsi Papua karena menyentuh angka Rp10.489.109.379.000. Total anggaran ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp727.575.888.000, dana perimbangan Rp2.604.847.531.000 dan lain-lain pendapatan yang sah bernilai Rp.7.156.685.960.000.       Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH usulan RAPBD yan
     Setelah berdiri selama kurang lebih tiga tahun, akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua telah memiliki kantor permanen guna menunjang tugas pokok dan fungsi institusi tersebut. Ungkapan syukur pun terlontar dari mulut Kepala BPBD Papua Didi Agus Prihatno, disela-sela syukuran gedung baru Kantor BPBD Papua yang terletak di kawasan Skyland – Kota Jayapura. Dengan "Kantor ini sangat penting ya karena sebagian besar staf kadang sering tidak dapat kurs

instansi