Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

       Untuk menyemarakan kegiatan Raimuna Nasional X Gerakan Pramuka 2012 di Bumi Perkemahan (Buper) Waena Jayapura, pihak panitia telah menyiapkan sekitar 200-an lebih kedai untuk berjualan makanan, kerajinan maupun souvenir.        Dilain pihak, panitia juga menyediakan stand pameran sebanyak 50 tenda, untuk dipergunakan oleh para anggota pramuka dari 33 provinsi,  Kwarnas, delapan Saka nasional, dan delapan Saka daerah.&nb
       Dalam rangka “membangkitkan” kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang saat ini sudah tidak aktif, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Produksi Kementrian KUKM, bertempat di Hotel Yasmin Jayapura, kemarin malam.       Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia Lou
       Guna menyikapi keterlambatan penyaluran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pusat, Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat yang diantaranya dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Drs. Elia Loupatty,MM serta tiga rumah sakit “berplat merah” yakni RSUD Abepura, RS Jiwa Abepura dan RSUD Dok II Jayapura.        Usai memimpin rapat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura,
       Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constan Karma menegaskan konsep perumahan yang cocok diterapkan di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura untuk saat ini adalah rumah susun atau rusun karena dianggap sesuai dengan karakteristik wilayah yang berbukit-bukit.       Ia mengatakan pembangunan rumah susun yang memiliki model bertingkat dianggap sangat maksimal karena dapat menghilangkan kesan kumuh serta dapat menghalaukan dae
       Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responden gender, salah satu strategi untuk mencapai tujuan itu adalah melalui strategi pengarusutamaan gender sesuai dengan Inpres No. 9  Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu bahwa peran Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah melakukan sosialisasi sampai ke akar rumput.   
       Pemerintah mengharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada waktu mendatang agar dilaksanakan secara berkesinambungan serta ditingkatkan untuk supaya masyarakat mampu memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak termasuk terjangkau didalam lingkungan sehat, aman, maupun harmonis, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.       Hal demikian dianggap penting karena perumahan dan kawasan permukiman telah
     Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua mengumumkan sebanyak 100 peserta telah dinyatakan lolos dan bakal mengikuti serangkaian tugas belajar sebagai calon praja IPDN Papua di Jati Nangor, dalam rekruitmen tahun 2012 ini. Sebanyak 100 peserta yang  masing-masing berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua ini, menyisihkan sebanyak ribuan peserta lainnya yang ikut serta dalam serangkaian tes, yang dilak
Setelah bergulir selama sekitar tiga bulan dengan disisipi adanya putusan sela, akhirnya Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, Rabu (19/9). Permohonan perkara sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Papua (DPRP)  dan Gubernur  Papua  diputuskan dikabulkan oleh MK dengan dua dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva. Dalam amar putusannya, Mahkamah
      Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS berharap Dengan ditetapkannya perubahan kawasan hutan Provinsi Papua, maka   sangat diyakini bahwa hal ini akan dapat berimplikasi terhadap rencana  pola ruang RTWT (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua. Dengan  ketersediaan sumber daya yang dimiliki inilah, sangat diharapkan agar  RTRW Provinsi Papua tersebut dapat segera disesuaikan dengan perubahan  kawasan hutan serta dapat
     Provinsi Papua yang luasnya dua kali lebih besar dari pulau Jawa dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik yang berada di wilayah daratan maupun di lautan. Sayangnya, kekayaan alam ini tak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua yang justru lebih miskin dibanding dengan daerah lainnya di Papua. Tak hanya itu, ironisnya sampai dengan saat ini masih ada warga pada sejumlah  perkampungan  yang sejak lahir belum mendapatkan pelaya
     Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua berencana menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu di  Kecamatan/Distrik  (Patek) pada tahun 2013 mendatang.Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, PetrusKorwa, dengan adanya sistem Patek ini maka masyarakat yang datang untuk mengurus surat-surat seperti akte kelahiran, KTP, maupun surat kependudukan lainnya, bakal tidak lagi banyak menunggu
     Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan SetdaProvinsi Papua, Drs Elia Loupatty M.Si menegaskan dari sebanyak2000-an lebih koperasi yang beroperasi di Papua, hanya sebanyak 58persen yang dinilai aktif menjalankan rutinitas. Hal demikian sebagaimana dikatakan Elia Loupatty saat diwawancara wartawan, dalam satu kesempatan, baru-baru ini.     Menurut dia, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi melakukan upaya-upaya dengan mendorong kapasi

instansi