Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

       Untuk pertama kali sejak resmi didirikan pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Papua dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe,SIP,MH melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemagang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Rakyat Papua Sejahtera.RUPS dan RUPS-LB yang digelar di Swissbel Hotel, Sabtu (13/7) menghasilkan keputusan dirubahnya Perusahan Daerah (PD) Irian Bhakti menjadi PT.Irian Bhakti atau Holding Company, sementara PT.Rakyat Papua Sejahtera k
       Sekitar 18 ribu proposal bantuan yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Papua, Jumat siang (12/7), dibakar oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang disaksikan masyarakat serta kalangan wartawan di Halaman Kantor Gubernur Dok II. Proposal yang seyogyanya dibakar hari Sabtu (13/7) Pukul 10:00 wit tersebut, dipercepat satu hari oleh Gubernur karena saat dirinya hendak menuju ruang kerja di Kantor Gubernur, mendapat cegatan dari massa yang menanyakan na
       Usai membakar sebanyak 18 ribu proposal bantuan yang disampaikan masyarakat, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH langsung membuat sayembara berhadiah Rp50 juta, yang bakal diberikan kepada warga pemberi informasi tentang siapa pelaku atau otak dan dalang dibalik penyebar blangko proposal bodong bantuan Gubernur. Hal demikian sebagaimana penegasan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak saat memberikan keterangan kepada pers,
      Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, mengatakan bahwa jika kita ingin bangkit dan menuju kemandirian dan kesejahteraan, mempercepat perubahan dan mengejar ketertinggalan kita, maka perlu adanya regenerasi kepemimpinan Papua yang lebih dinamis dan memiliki motivasi yang besar dalam menjalankan visi dan misi mewujudkan Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera, demi mensejahterakan seluruh rakyat yang berada di Papua.Dengan demikian, kedepan kita harus fokus pada
       Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang membalik penggunaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dari 60 persen dikelola provinsi dan 40 kabupaten, yang kini menjadi 80 persen untuk kabupaten dan 20 dikelola provinsi bakal mulai diberlakukan pada tahun 2014 mendatang.Hal demikian sebagaimana dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Benyamin Arisoy saat diwawancara pers, belum lama ini."Karena APBD kita sudah dite
          Pemerintah Provinsi Papua melalui Balai Benih Induk Dinas Pertanian pada tahun 2013 ini, mulai mengembangkan produksi benih padi beras merah yang bila sesuai rencana bakal dipasarkan dalam waktu dekat.Menurut Kepala Balai Benih Induk Dinas Pertanian Provinsi Papua, R. Leimena, peluang bisnis dalam penjualan beras merah dinilai sangat baik sehingga bila pengembangannya berhasil maka kedepan pihaknya tidak hanya akan memproduksi benih, tetapi
       Kepala Biro Pemerintahan Kampung, Helly Weror menegaskan jika roda pemerintahan di tingkat kampung di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua masih “Rapuh” sekali dari berbagai aspek. Misalnya, kampung-kampung di Papua belum memiliki kantor yang layak, tenaga penyelenggaraan yang belum memadai dan fasilitas kantor yang tak layak. Oleh karena itu, kami akan secara bertahap melakukanpembangunan kantor kampung di Papua. Jadi, dalam undang-undang Pemerintah Provinsi
       Wacana pemisahan nomenklatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang muncul ke permukaan jelang 100 hari pemerintahan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal,  ditanggapi positif Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Elias Wonda. Kepada wartawan, Elia Wonda  mengaku sangat mendukung pemisahan itu bilamana dikehendaki oleh Kepala Daerah mengingat Kantor Kementrian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak berada dal
         Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua Tahun 2020 mendatang, tim panitia pelaksana melakukan studi banding ke Riau, Jawa Timur. Menurut Ketua Panitia Launching Papua Menuju PON Tahun 2020, Yunus Yambeyapdi, dipilihnya Jawa Timur sebagai daerah tujuan studi banding, karena penyelenggaraan PON di daerah tersebut dianggap lebih sukses dibanding daerah lainnya di Pulau Jawa.  "Dan ini juga cara kami untuk membangun
        Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemerintah Kampung dalam tahun ini telah menganggarkan pembangunan enam buah model contoh kantor pemerintahan di tingkat Kampung. Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Helly Weror yang ditemui di ruanganya, Selasa, (9/7) mengatakan, sesuai dengan peraturan, Pemerintah Provinsi tidak punya kewajiban untuk membangun kantor kampung. Namum, Pemerintah bisa membangun kantor kampung sebagai contoh. Pembangunan
      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH menghimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara tegas mengamanatkan kepada setiap unit instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan agar setiap  instansi pemerintahan dapat memberi keyakinan memadai untuk tercapainya&
       Sekretaris Daerah Provinsi Papua drh.Constant Karma menegaskan bahwa damai sejahtera hanya bisa didapatkan di dalam keluarga kita masing-masing tetapi tak bisa dicari ditempat manapun di dunia ini. Oleh karena itu, Karma mengajak kepada seluruh keluarga, khususnya para pegawai dilingkungan pemerintah provinsi termasuk seluruh masyarakat di "bumi cenderawasih" untuk bisa menjaga keluarga masing-masing.Karena itu, baik kita sebagai orang tua juga sebagai anak-a

instansi