Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Memperlancar program-program yang dilakukan oleh PD Irian Bhakti, Gubernur Papua Drs. Jaap Solossa Msi menyambut baik, rencana perubahan status PD. Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas (PT), agar dapat berkerja lebih professional dan lebih memperbaiki dan memperluas jangkauan PD Irian Bhakti. Dan diharapkan perubahan status perusahaan sudah dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Hal itu dikatakan Direktur Utama PD Irian Bhakti, Mathias Sarwa, SE kepada wartawan selesai bertemu dengan Gubernur
Pelaksana Rekernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) tahun 2004 akan berlangsung di provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2004 dan sekaligus pelaksanaan Raker Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional) akan di hadiri oleh Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia.
Untuk suksesnya pelaksana Rekernas APPSI tahun 2004 tersebut maka Panitia Pelaksana telah melakukan persiapan-persiapan sejak dini, terkait dengan hal itu, Selasa (6/7) kemarin di langsungkan Rapat Panitia guna mempersiapkan se
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, bahwa penggunaan dana Otsus di kabupaten-kabupaten mempunyai banyak masalah, sehingga hasil pemeriksaan oleh Tim yang terdiri dari Bawasda Provinsi Papua dan BPKP masih perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan investigasi terhadap para bupati.
Hasil pemeriksaan terhadap pengunaan dana Otsus Papua di kabupaten-kabupaten oleh Tim Pemeriksa baru diserahkan kepada Gubernur Provinsi Papua, Selasa (6/7) kemarin, sehingga dapat diketahui bahwa masih
Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, calon presiden dan calon wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum presiden (pilpres) dilaksanakan
Serentak di seluruh Indonesia, senin 5 Juli 2004. Indonesia negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan pemilihan presiden secara langsung. Sebanyak 155.048.803 pemilih menjatuhkan pilihannya di 574.945 tempat pemungutan suara (TPS).
Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua ber
Dalam peringatan hari Keluarga Nasional di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Papua, maka pada Jumat pagi (2/7) dilaksanakan jalan santai di lingkungan Pemda Provinsi Papua, yang diikuti oleh pejabat, pimpinan instansi, para pejabat eselon II I dan IV bersama dengan keluarga yang di pimpin oleh Gubernur Provinsi Papua.
Kepala Bikda Provinsi Papua, Fred Menufandu, SH kepada PAPUA POST, Kamis (1/7) kemarin, saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Papua, mengatakan bahwa dal
Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si dalam tahun ke keempat masa jabatannya tidak mau lagi kecolongan dengan pelaksanaan program-program dan tugas-tugas yang tidak becus di lingkungan pemda Provinsi Papua, sehingga masalah pegawasan dari para pimpinan intansi diminta agar lebih di efektifkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan program-program kerja masing-masing instansi dengan memberikan laporan setiap bulan kepada Gubernur.
Sehingga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksana
Berbagai tudingan tentang ketidak berhasilan pembangunan Provinsi Papua melalui Otonomi Khusus dibantah oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si. Dimana menurut Gubernur keberhasilan pembangunan yang dilakukan selama 3 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus jangan di ukur yang diprovinsi tetapi , keberhasilan Otonomi Khusus itu harus diukur dengan hasil-hasil yang dicapai oleh Bupati dan Walikota, seperti pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas, ruas-ruas jalan yang dibangun, ini bukti bahwa ada
Menciptakan ekonomi kerakyatan agar bisa tepat sasaran dan langsung dinikmati masyarakat serta berkembang di Provinsi Papua, pemerintah daerah berhasil menciptakan suatu pola yang menjadi acuan pelaksanaan ekonomi kerakyatan, dan pola ini akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah (perda).
Daerlan, SE, Kepala Bidang Perekonomian BP3D Provinsi Papua mengatakan, bahwa Perda yang nantinya mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu diharapkan bisa terlaksana pada
Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan mendewasakan politik rakyat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga melalui dasar itu Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua melakukan Sosialisasi terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bertempat di GOR Jayapura (30/6) dan di ikuti instansi vertikal dan otonom dilingkungan Pemda Provinsi Papua,
BUMN/BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat , Tokoh P
Tindak lanjut reformasi yang sudah berjalan selama hampir lima tahun, ternyata nyaris tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga 17 partai dari 21 partai yang lolos masuk ke DPRD Papua harus membentuk sebuah Koalisi Pembaharuan Papua yang bertujuan membuat suatu pembaharuan yang selama ini masih dikuasai orang-orang lama sehingga hasilnya sama saja.
Langkah yang dilakukan 17 partai politik ini merupakan hal bagus dan membutuhkan dukungan, apalagi koalisi ini disalurkan kepada 34 orang yan......
Menyangkut masalah pemilihan Ketua Dewan pada lingkungan DPRD tidak perlu harus diperebutkan, sebab untuk jabatan ketua dan wakil ketua dewan telah diatur dalam Undang-Undang Susduk, dimana fraksi yang mempunyai anggota lebih besar akan menjadi Ketua dan yang mejadi wakil ketua dewan adalah dari fraksi yang kedua terbesar.
Hal itu dikatakan, Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si kepada para Bupati/Walikota se-Papua dalam rapat menyangkut pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b
Menghasut rakyat tidak ikut memilih salah satu calon Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 5 Juli nanti tanpa alasan yang jelas, dianggap separatis yang tidak sepaham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak memilih.
"Kalau tidak ikut memilih harus ada alasan, dan apa alasan itu untuk tidak ikut Pemilu. Kalau tidak memilih tanpa alasan yang jelas dianggap separatis," tegas Ketua DPRD Provinsi Papua, Drs John Ibo, MM menjawab pers ditemui di Kantor DPRD P

instansi