Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Dewan Provinsi Papua tidak pernah menolak terhadap pemekaran Provinsi Papua,tetapi yang diharapkan bukan seperti model pemekaran Irian Jaya barat yang terkesan dipaksakan dari pusat.Namun model pemekaran yang diharapkannya sebagai wakil rakyat didaerah ini adalah
Didasarkan pada pertimbangan dan keinginan orang Papua dengan menghargai pasal 76 UU No.21/2001 tentang Otsus sebagai Provinsi Papua.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Papua,Drs.John Ibo,MM, menanggapi adanya wacana terhadap pem......
Paskalis Kosay
Lima Provinsi salah satu alternatf
Dalam pemekaran papua.
Wakil ketua III DPRD Papua,Paskalis Kosay,S.pd,menanggapi dingin wacana pemekaran yang disampaikan oleh Gubernur Papua,Drs.J.P.Solossa,Msi,dan sejumlah kelompok di Papua kepada presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya,bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi seperti yang dilontarkan di koran ini,senin (14/02)kemarin masih sebatas wacana yang baru diusulkan,walaupun sebenarnya pemekaran lima provi......
Presiden
Sambut
Postif
Usulan terhadap pemekaran Papua menjadi lima provinsi kembali bergulir,bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden SBY,dikabarkan Presiden SBY menyambut positif usulan yang dilontarkan Gubernur Papua Drs.J.P.Solossa, dan sejumlah kelompok di Papua.
Namun untuk realisasinya harus melalui persetujuan MRP yang baru akan dibentuk.
Usulan pemekaran Papua tersebut kembali disampaikan Solossa,Selasa (08/02),saat bertemu Presiden di Istana Negara.Menurut Solossa......
Rancangan APBD Provinsi Papua dalam tahun 2005 masih dalam proses pembahasan,namun diharapkan dalam bulan februari rancangan APBD tersebut sudah akan disampaikan ke Dewan untuk dilakukan pembahasan sebelum di tetapkan menjadi APBD tahun 2005.
Hal itu di katakan Plh Sekda Provisni Papua, Drs.Andi Basso Basaleng kepada wartawan senin (07/02) lalu di ruang kerjanya.
Menurutnya RAPBD Provinsi Papua tahun 2005 sudah hampir rampung 100 persen,hanya saja saat ini RAPBD tersebut telah dibawa ke Musrak......
Gubernur Provinsi Papua Drs.J.P.Solossa,Msi, minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua karena dalam beberapa waktu ini, tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur provinsi Papua disebabkan adanya gangguan kesehatan yang dialaminya.
Hal itu ditegaskan Sekda Provinsi Papua Drs.Andi Basso Basaleng kepada wartawan dalam jumpa pers diruang kerjanya, senin (07/02) kemarin.
Dikatakan, Gubernur saat ini tidak dapat menjalankan tugas dalam melayani seluruh masyarakat di Provinsi Papua yan......
Dewan Provinsi Papua mendukung sikap Dewan Adat untuk Otonomi Khusus dikembalikan ke Pemerintah Pusat bila pemerintah Pusat masih memaksakan kehendaknya mempertahankan Peraturan Pemerintah (PP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Provinsi Irian jaya Barat (IJB). Mendukung putusan dewan adat Papua otsus dikembalikan demikian bunyi short massage service (sms) melalui ponsel genggam wakil ketua III DPRD Provinsi Papua ,Paskalis Kosay,s.Pd, ketika dihubungi via telpon semalam, Minggu (06/02) meng......
Dari Demo Koalisi perjuangan Hak-hak Sipil Rakyat Papua.
Kendati peraturan pemerintah (PP) tentang Mejelis Rakyat Papua (MRP) sudah disahkan beberapa waktu lalu,namun ada saja yang menuding,bahwa MRP merupakan tandingan terhadap Dewan Adat Papua dan Presedium Dewan Papua (PDP),untuk membubarkan kedua lembaga tersebut yang secara sah dibentuk dan diligetimasi oleh rakyat Papua Barat.Pemikiran ini seperti yang tertuang dalam aksi demo damai oleh koalisi perjuangan hak-hak sipil rakyat papua,Rab......
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Ma'aruf mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung hari ini akan di tanda tangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mudah-mudahan hari ini bisa ditandatangi bapak, ujar Ma'aruf kepada wartawan usai mengikuti breakfast meeting di insatana merdeka senin (31/01). Menurut Mendagri, dalam pertemuan tersebut, ia sudah melaporkan mengenai adanya tenggang waktu bila ada pihak yang tidak menerima keputusan KP......
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya menunda pengesahan RPP Pilkada menjadi PP.Hal itu dinyatakan Wakil Ketua III DPRD Papua, Paskalis Kosay,setelah pertemuan antara Tim Depdagri yang dipimpin oleh Mendagri Mohamad Ma'aruf dan tim pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi papua,Drs.Jp.solossa,M.Si di Jakarta Rabu,(26/1).Menurut Paskalis Kosay, bahwa Presiden mengikuti dengan cermat tentang mempersoalkan pasal 142 dan 143 dalam RPP Pilkada yang mengatur tentang p......
Sejak awal tahun 2005 hingga saat ini, aktivitas di kantor gubernur masih terasa sangat lesu. Daeri sekian banyak Biro-biro dilingkungan Sekretaian Pemda Provinsi Papua, hanya beberapa Biro di sekretarian yang banyak pegawainya. Bahkan dari pantauan Rabu, (19/01) kemarin kondisi kantor gubernur kelihatan sangat sepi, apakah ini dipengaruhi karena para pejabat yang tidak ada, sehingga para pegawai juga malas untuk kerja ? ataukah karena APBD 2005 belum berjalan sehingga para pegawai juga tidak me......
Sejak dua tahun terakhir ini, arus lalu lintas di kota jayapura kian mengalami kemacetan.
Kemacetan lalu lintas ini disebabkan terjadinya penambahan kendaraan tanpa diimbangi fasilitas prasarana jalan. Untuk itu, pemerintah sejak dini perlu mencari solusi terbaik bagaimana memecahkan persoalan kemacetan ini, jika tidak dikuatirkan pada tahun 2010 kota jayapura akan mengalami kemacetan yang sangat luar biasa.
Perkembangan pembangunan di kota jayapura cukup pesat, perkembangan ini menurut sala......
Setelah tertunda beberapa waktu lalu, pembahasan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD 2005, dilajutkan senin, (17/01) kemarin, di gelar bersama eksekutif dan legislatif di ruang rapat Panmus DPRD Provinsi Papua. Dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Bassaleng bersama staf BP3D Provinsi Papua dan pihak legislatif di hadiri anggota Dewan. Ironisnya dalam pembahasan AKU APBD 2005 kemarin itu sempat dipertanyakan anggotaDewan, karena materinya tidak banyak berpihak pada public.......

instansi