Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ditantang untuk menyajikan data kependudukan yang valid dan benar serta sesuai fakta lapangan, di wilayahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, saat menyampaikan sambutan pada Bimbingan Teknis Pemadaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Jayapura, Selasa (10/12/2019).

“Saya harap ada komitmen khusus dari seluruh dinas sosial di kabupaten dan kota untuk sajikan data valid. Dan ini harus berani beri tahu bupati bahwa jumlah penduduk yang benar adalah sekian”.

“Pun begitu, data ini harus terverifikasi dalam Nomor Induk Kepegawaian (NIK) terkait jumlah penduduk yang ada.  Sebab dari data ini biasanya akan turun kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat. Makanya, mulai sekarang kita harus berani dan tegas dalam membuat data yang valid tentang kependudukan," tegas dia.

Menurut Sekda, sampai hari ini data penduduk di Papua terkadang naik secara signifikan tanpa jelas. Disamping itu, sampai saat ini Pemprov Papua belum mempunyai data terkait jumlah orang asli Papua per kabupaten/kota.

“Memang kami sudah menerima data dari Kota Jayapura soal data masyarakat asli Port Numbay yang cuma 6 persen dari jumlah penduduk kota secara umum. Akan tetapi data itu itu belum terverifikasi dengan jelas dan tegas”.

“Sehingga bagaimana dengan kabupaten lain yang notabene ada kepentingan politik lokal serta upaya mengejar dana alokasi umum dengan menaikan jumlah penduduk secara drastis. Padahal keluarga penerima manfaat di Papua masih sangat sedikit karena minimnya data valid kependudukan,” ujar ia.

Oleh karenanya, dia berharap dinas sosial berani mengungkap data kependudukan yang sebenarnya di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Papua Ribka Haluk bahkan menyebut data kemiskinan di Papua harus diverifikasi kembali. Alasannya, karena masih banyak yang tidak sesuai.

“Bahkan ada nama dan alamat tapi ketika di cek tidak ada. Karenanya kami buat pertemuan khusus untuk Dinas Sosial dan Dukcapil hari ini, agar data-data ini tekoreksi. Sehingga ada data yang jelas dan valid, sebab data ini terkait dengan pemberian bantuan sosial dan lain-lainnya,” harap ia.