Pemprov Papua Verifikasi Klaim Tanah melalui Tim Lintas Lembaga

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan tim lintas lembaga untuk memeriksa sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan dokumen kepemilikan serta klaim yang disampaikan masing-masing pihak.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait. Kanwil BPN Papua, kejaksaan, dan pengadilan akan dilibatkan dalam proses tersebut.

“Kita akan berjalan secara simultan secara bersama-sama karena semua lengkap di dalamnya,” kata Fakhiri setelah memimpin Upacara Peringatan 66 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria di Kanwil BPN Papua, Kamis (24/9/2026).

Fakhiri mengatakan pemerintah tidak akan langsung menolak klaim masyarakat atas tanah yang disengketakan. Setiap klaim akan diperiksa berdasarkan dokumen dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

“Kita bukan berarti menolak apa yang masyarakat sampaikan, tidak,” ujarnya. “Kita akan lihat, kita uji baik, kita menjelaskan ke masyarakat.”

Menurut Fakhiri, pemeriksaan juga perlu melihat riwayat kepemilikan tanah. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penyelesaian terhadap masing-masing persoalan.

Fakhiri mengatakan penyelesaian dapat dilakukan secara bertahap apabila terdapat kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau belum, ya kita menyelesaikan secara bertahap dengan kemampuan fiskal pemerintah,” katanya. “Supaya masyarakat jangan merasa bahwa kami tidak melayani.”

Ia mengatakan koordinasi dengan Kanwil BPN Papua terus dilakukan dalam menangani persoalan pertanahan. Pemerintah berharap keterlibatan lintas lembaga memberikan dasar yang jelas dalam setiap proses penyelesaian sengketa. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is preparing to establish an interagency team to review land disputes between the government and local communities. The review will assess each party’s claims against land ownership documents.

Papua Governor Matius Fakhiri said the review would be conducted jointly with relevant institutions, including the Papua Regional Office of the National Land Agency, the prosecutor’s office and the courts.

“We will proceed simultaneously and work together, because all the relevant institutions are represented,” Fakhiri said after leading a ceremony marking the 66th anniversary of the Basic Agrarian Law at the Papua Regional Land Agency on Thursday, September 24, 2026.

Fakhiri said the government would not immediately reject community claims to disputed land. Each claim would be assessed against relevant documents and findings from field inspections.

“This does not mean we are rejecting what the community has submitted,” he said. “We will look into it, examine it carefully and explain it to the community.”

According to Fakhiri, the review would also need to consider the history of land ownership. Its findings would guide the government in determining how to resolve each case.

Fakhiri said any outstanding government obligations could be settled in stages, considering the provincial government’s fiscal capacity.

“If they have not been settled, we will resolve them gradually, in line with the government’s fiscal capacity,” he said. “We do not want people to feel that we are not serving them.”

He said coordination with the Papua Regional Land Agency on land issues was ongoing. The government hoped that interagency involvement would provide a clear basis for resolving each dispute. ***