Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kementerian Perhubungan dipastikan mendanai pembangunan Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura yang dinilai banyak pihak sudah tak layak guna. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengatakan hal itu kepada pers di Jayapura, Rabu (31/8), “Saya sudah bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan beliau sampaikan pembangunan Terminal Entrop sudah masuk dalam tahap perencanaan. Kemungkinn dalam waktu dekat akan segera dibangun,” jelas dia. Sementara itu, lanjut dia, D
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan atensi (perhatian,red) khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama-sama dengan Aceh dan Papua Barat. Mengapa demikian, provinsi yang memiliki UU Otonomi Khusus ini, mendapat kucuran anggaran yang besar dari pemerintah pusat. “Atas dasar ini LPSK melakukan Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jayapura. Apalagi sepanjang periode Januari - Juli 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua meminta agar pengunaan Dana Desa (Dandes) 2015 & 2016, tak menjadi objek pemeriksaan pihak lembaga pemeriksa internal daerah dan pusat karena mekanisme dari Jakarta dinilai tak sesuai mekanisme. Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Papua, Donatus Mote, di Jayapura, Rabu (24/8) kemarin. Ia beranggapan Kementerian Desa terkesan buru buru menerapkan kebijakan itu, tanpa memberikan tata cara pencairan, penggunaan, pengelolaan
Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (24/8), menerima sejumlah investor asal negara Cina dan Singapura yang berniat menanamkan modal membangun infrastruktur, diantaranya pada bidang energi dan sumber daya minera. Disela-sela pertemuan, Gubernur menyambut positif pertemuan itu sebab 2016 telah ditetapkan sebagai tahun investasi.  â€œSehingga sudah waktunya untuk bekerja menggarap semua potensi kekayaan Papua. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta saya untuk memanfaatkan potensi yang d
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi telah menerima Perpres 66 2016 tentang rincian anggaran dan pendapatan dan belanja negara pada Jumat (19/8) lalu. Perpres tersebut merupakan produk hukum pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang manan Pemprov diperkirakan mendapat pemotongan anggaran sekitar Rp600-800 miliar. “Kita sudah terima Perpres ini bahkan sudah mengambil langkah penyesuaian dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari Dana Bagi Hasil Pemerinth Pusat,” kata
Gubernur Papua Lukas Enembe hari ini, melakukan peluncuran intenet gratis di 14 titik Kota dan Kabupaten Jayapura, guna memberi kemudahan layanan dalam bidang teknologi informasi (TI) kepada masyarakat. Peluncuran yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, yang dihadiri Forkompinda Papua, seluruh Kepala SKPD tingkat provinsi,Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat. Dikesempatan Ini juga dilakukan Penganugerahan Smart Ci
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua segera menyurati seluruh perusahaan daerah guna menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dengan Gubernur Lukas Enembe. Hal demikian berkenaan dengan keinginan Gubernur Lukas untuk memperbaiki kinerja BUMD yang dinilainya memiliki masa depan buram, bahkan beberapa diantaranya tak mampu menjalankan operasional perusahaannya dengan baik, apalagi menghasilkan pendapatan. “Kita sedang inventarisir dulu seluruh perusahaan
Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua mengkhawatirkan tingginya tingkat sedimentasi atau pengendapan material akibat pengikisan dan pelapukan air di Jayapura dan sekitarnya, sebagai akibat dari kerusakan hutan Cyclop. “Sementara dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi antara lain matinya organisme laut, pendangkalan laut dan sungai, gangguan atau hilangnya habitat, serta menurunannya stok alami makanan laut atau sungai. Karena itu, hal ini perlu segera diantisipasi,” kata dia K
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi menunda penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat di Kementerian/Lembaga, beberapa waktu lalu. Hal demikian dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, pekan kemarin, saat ditanya wartawan. “KUA PPAS kita belum masukan karena ada pemotongan anggaran di kementerian/lembag
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta rumah sakit di seluruh Papua agar tak menolak pasien yang berobat menggunakan Kartu Papua Sehat, karena telah ditanggung oleh negara. Penegasan ini disampaikan Gubernur Lukas di Jayapura, menyikapi keluhan pasien KPS yang merasa tak diterima saat berobat di rumah sakit umum daerah. “Saya minta setiap pasien yang berobat bisa dilayani, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan”. “Kita kan sudah ada KPS. Karena
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua merilis nilai ekspor Papua pada Juli 2016 mencapai US$101,15 juta atau mengalami turun 45,46 persen dibanding Juni 2016 sebesar US$185,47 juta. Kepala BPS Papua JB. Priyono mengatakan penurunan  ekspor  terbesar  terjadi  pada  golongan  non  migas  lainnya  US$0,11  juta  (81,37  persen), diikuti ekspor kayu dan barang dari kayu (HS44) sebesar US$6,42 juta (59,88 persen) dan ekspor bijih tem
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan pelaksanaan Konferensi Internasional Keanegaraman Hayati Ekowisata 2016 di Bumi Cenderawasih, mampu memberi dampak yang positif bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal demikian dikemukakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional Keanegaraman Hayati Ekowisata 2016, Senin (15/8) di Kantor Gubernur. “Hasil rapat ini menyatakan persiapan jelang konferens

instansi