Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua Ribka Haluk menyebut rencana pembangunan gudang logistik di empat kabupaten, masih menunggu kucuran dana dari kementerian terkait. Oleh karena itu, ia meminta Komisi VIII DPR RI yang tengah berkunjung ke Papua untuk dapat meneruskan aspirasi itu ke pihak Kementerian Sosial, supaya pembangunan gudang logstik bisa segera terealisasi. “Kemarin sudah ada kepastian dari Kementerian Sosial RI membangun empat gudang logistik di Papua yang sampai saa
Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua mengapresiasi perhatian dari Kementerian Sosial yang serius mengangkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan bentuk dukungan seperti itu, yang paling dibutuhkan masyarakat “Bumi Cenderawasih”. “Kita memberi apresiasi kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian sangat serius terhadap Papua. Mereka (Kementerian Sosial) sang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Deding Ishak, SH,MM mengatakan kemiskinan di Papua jangan sampai menjadi paradoks atau menimbulkan pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan kebenaran, dimana provinsi ini dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Padahal kenyataannya, diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat, dengan memberi regulasi tetapi tak dibarengi dengan kewenangan mutlak, khususny auntuk mengelola kekayaan alamnya sendiri.  “Oleh k
Komisi VIII DPR RI menyatakan siap mendorong revisi Undang Undang Otsus Plus dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayah tertimur di Indonesia ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Deding Ishak, usai tatap muka dengan Sekda Papua Hery Dosinaen di Sasana Karya Kantor Gubbernur Dok II Jayapura,  Senin (21/3). “Soal rencana revisi UU Otsus, bapak Sekda sudah jelaskan dihadapan badan legislasi DPR RI beberapa waktu lalu, kemudian di Kom
Kantor Perwakilan Ombudsman Papua memberi penilaian tertinggi terhadap dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi, dalam hal kepatuhan pelayanan publik. Kedua SKPD itu, yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty berharap dua SKPD yang menerima penghargaan dapat mempertahankan presta
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta seluruh petugas Sensus Ekonomi yang bakal melakukan pendataan di lapangan, agar bekerja keras menghasilkan data yang valid dan benar-benar dipertanggungjawabkan. Ia juga menghimbau agar petugas sensus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mudah mendapat respnn serta menghasilkan data yang berkualitas untuk dipergunakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan maupun keputusan pembangunan bidang ekonomi d
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memuat uraian kegiatan, tugas serta jabatan dan target yang mesti dicapai pada kurun waktu tertentu. Sebab prestasi kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yang profesional, bertanggung jawab, serta jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja maupun sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. “Se
Pemerintah Provinsi Papua menghimbau Menkopolhukam agar tak menyampaikan statement yang dapat memicu keresahan di Bumi Cenderawasih. Penegasan itu dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, menanggapi sikap pemerintah pusat melakukan operasi keamanan di Papua, sebagaimana yang tengah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah. Hery meminta Menteri untuk selayaknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberi satu pernyataan, sebab berpotensi memberi umpan balik yang luar
Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menyebut pemeriksaan pengelolaan keuangan 2015 di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua telah mencapai 80 persen. Hal itu dikatakan Anggiat kepada pers di Jayapura, Jumat (18/3). “Pemeriksaaan terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Papua tahun anggaran 2015 sudah 80 persen. Tinggal menyisahkan 20 persen meski laporan konsoilidasinya belum secara utuh, hanya secara proses suda
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Papua, Elia Loupatty menuntut wacana kenaikan iuran BPJS mesti dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Hal itu dikatakan Asisten Elia Loupatty kepada pers, Jumat (18/3) di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Sebenarnya kalau BPJS menaikan iuran harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. Makanya kita ingatkan lagi jangan sampai mutu pelayanan tidak meningkat tapi iuran bertambah besar”. “Makanya, saya harap perlu ada keadila
Biro Humas dan Protokol Setda Papua bakal mendorong mendorong Pemerintah Kabupaten/kota membentuk unit pelayanan terbuka di kampung, guna menindaklanjuti implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.Hal demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Kamis (17/3) di Jayapura.“Kita mengimbau kabupaten/kota untuk membangun dan memebentuk unit-unit pelayanan terbuka bagi masyarakat seperti kampung atau desa informasi dan d
Pemprov  Papua mengancam bakal mencabut 90-an izin tambang karena tak memenuhi kategori clean and clear (CnC).Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Energi Sumerb Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung kepada pers di Jayapura, Kamis (17/3).“Ada 90-an lebih izin tambang yang terancam dicabut. Diantaranya juga ada yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah dan tidak memenuhi kategori. Memang upaya ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi dalam

instansi