Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemkab Merauke segera merespon keluhan petani di “kota rusa”, terkait hasil panen yang tidak terserap oleh Bulog sejak Juli 2020 lalu.
Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Keerom, Kamis (1/10/2020) dibakar sejumlah massa yang tak puas dengan hasil perekrutan CPNS Formasi 2018 di Kabupaten Keerom.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat tiga kota IHK di bumi cenderawasih, mengalami deflasi 0,22 persen atau penurunan angka Indeks Harga Konsumen dari 104,86 pada Agustus 2020 menjadi 104,64 di September 2020.
Pemerintah Provinsi Papua mulai menggulirkan wacana pemindahan pusat pemerintahan dari kawasan Dok II, ke Koya Timur, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.
Baru dua hari bertugas, sejumlah gebrakan dibuat Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Muhammad Ridwan Rumasukun di wilayah pecahan dari Kabupaten Jayapura tersebut.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan bantuan 5.000 masker kepada Pemkab Keerom, dalam upaya memerangi penularan Covid-19 di wilayah pecahan dari Kabupaten Jayapura tersebut.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Muhammad Ridwan Rumasukun meminta para Kepala Organsasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya, untuk segera mendorong pembahasan RAPBD 2021 bersama DPRD setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman memastikan sebanyak 38 paket kegiatan pengerjaan jalan alternatif PON XX 2021, sudah mencapai 80 persen.
PB PON Papua tengah menyiapkan skenario penerapan protokol kesehatan secara ketat, guna mencegah klaster baru Covid, saat peresmian venue serta perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Lukas Enembe, 20 Oktober 2020 mendatang.
Gubernur Lukas Enembe,SIP.MH menugaskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua untuk memfasilitasi 110 dokter Orang Asli Papua (OAP) mengambil spesialisasi di Universitas Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua masih konsisten menerapkan kebijakan Adaptasi Normal Baru, meski angka penularan Covid-19 di bumi cenderawasih dalam satu bulan terakhir, masih cukup tinggi.
Pemerintah daerah di Provinsi Papua, diminta menjalankan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat miliki informasi yang memadai, sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.