BIAK - Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur bersama Bupati/Walikota se Papua 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua 2023, yang juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan 2023, resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, Kamis (13/4/2023), di Kabupaten Biak Numfor. 

Wamendagri Wetipo dalam forum tersebut, menitipkan tiga isu strategis yang menjadi tanggung jawab Pemprov Papua untuk dibahas lewat penyelenggaraan Rakerda dan Musrenbangda 2023 tersebut.

Pertama, ia menyebut terkait penyelenggaraan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Pemilukada 2024. Dimana hal demikian, wajib dikoordinasikan dengan semua pihak agar persiapan maupun penyelenggaraanya berjalan dengan baik serta kondusif,

Kedua, terkait pengisiaan perangkat Anggota DPR Papua dan DPR Kabupaten/Kota lewat unsur Orang Asli Papua sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

"Artinya, kalau dahulu pengangkatan OAP dalam kursi Anggota DPR lewat jalur UU Otsus hanya di tingkat provinsi, mulai saat ini dia juga berlaku pada tingkat kabupaten dan kota," jelas Wempi.

Ketiga, Wamendagri Wempi menginstruksikan Gubernur Papua dan Penjabat Gubernur tiga DOB untuk mengatur dan melaksanakan peralihan manajemen ASN, termasuk penyerahan aset dan dokumen sesuai mekanisme perundang-undangan.

Selain itu, meminta melakukan pendataan serta sinkronisasi penerimaan beasiswa pendidikan yang harus dilakukan antara Pemprov Papua dan Pemerintah Provinsi hasil pemekaran. Dimana program afirmasi pendidikan harus tetap dijaga konsistentinya dalam masa transisi, dan Pemprov Papua bertanggung jawab secara penuh mensukseskan masa transisi program kebijakan afirmasi pendidikan.

"Plh Gubernur Papua kemarin kepada saya sudah menyanggupi untuk menutupi kekurangan biaya bagi mahasiswa asal Bumi Cenderawasih yang berstudi di luar negeri sebelum libur Lebaran. Kita harus bersyukur kepada Tuhan beliau (Plh Gubernur Papua,red) mau tuntaskan ini.”

"Dan saya minta Pj Gubernur di tiga DOB baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk ikut bertanggungjawab membiayai anak-anak kita mulai dari 2023 sampai tahun yang akan datang. Dan para Pj Gubernur menyanggupi untuk menindaklanjuti arahan kami untuk supaya pastikan supaya anak-anak kita yang sekolah di dalam maupun luar negeri, untuk supaya mereka bisa kembali memimpin tanah Papua menjadi lebih baik," tandasnya.

Sementara Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap agar momentum Rakerda dan Musrenbang tersebut dapat pula bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan untuk mengkomunikasikan isu strategis yang disampaikan Wamendagri. 

Sebab lewat pelaksanaan agenda tersebut, seluruh provinsi di Papua dapat memadukan program dan kegiatan serta penganggaran untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Sehingga dapat meningkatkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari waktu kewaktu," tandas Ridwan.

Sementara disela-sela agenda Rakerda dan Musrenbangda Papua 2023, turut digelar penandatangana nota kesepahaman antara Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan dengan Pemerintah Provinsi Papua tentang pengembangan kompetensi ASN dan Anggota Legislatif di tiga DOB. ***