Apel Perdana 2026, Gubernur Tekankan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja ASNPemerintah Provinsi Papua mengawali tahun kerja 2026 dengan apel perdana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (5/1/2026). Apel ini menjadi momentum konsolidasi dan evaluasi kinerja ASN setelah libur panjang akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan ekspor langsung berbagai komoditas unggulan selain kayu, seperti ikan, kopi, cokelat, dan kerajinan tangan.
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) mensuport pengembangan ekowisata di sembilan kabupaten dan kota di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi menargetkan pendirian 100 Koperasi Merah Putih pada Tahun 2025 di sembilan kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapannya menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR Papua atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Papua menilai capaian kinerja pembangunan tahun 2024 menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator makro mengalami perbaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan 13 rancangan peraturan daerah untuk dibahas tahun 2025. Usulan tersebut telah disampaikan kepada DPR Papua melalui surat resmi Gubernur.
Beberapa langkah Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di tengah ekonomi lesu, dan mengantisipasi pengakhiran hubungan kerja (PHK).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat hingga Maret 2025. Masyarakat yang mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mencapai 1.336 orang. Dari data tersebut, yang sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 944 atau 70,66 persen.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menghadiri Ibadah Pengutusan Pejabat Politik Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua yang diselenggarakan di GKI Pengharapan Jayapura, 13 April 2025.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat pengawasan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.