Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

       Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pada hakekatnya menegaskan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dibidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan analisis kebutuhan pegawai. Kebijakan kepegawaian tersebut, semestinya ditetapkan melalui satu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang kebijakan kepegawaian.       Menurut Plt. Gubernur Provi
     Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto,MM mengatakan lemahnya sumber daya manusia (SDM) di Papua menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap hasil pendataan maupun pencacahan penduduk dibumi cenderawasih.     Selain sumber daya manusia yang sedikit lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia, masalah penting lain yang menjadi hambatan dalam pencacahan penduduk adalah faktor geografis dan topografi Papua
    Sebagai satu bentuk ungkapan khusus serta silaturrahmi pada pasca hari raya umat islam yang telah membudaya di beberapa negaraspeperti di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar acara Halal bi Halal yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis (6/8). Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Anni Rumbiak, kegiatan ini akan dihadiri sebanyak 2750 orang yang terdiri dari para pegawai negeri sipil (PN
       Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma menegaskan sampai saat ini Tanah Papua sangat kokoh dan tak dapat  diguncang dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang dapat menimbulkan keresahan maupun kerusuhan sebagaimana yang pernah terjadi di daerah lainnya di Indonesia.       Bahkan menurut dia, kondisi Papua terlalu aman sehingga tak bisa disusupi pihak-pihak yang berniat mengadu domba un
       Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua melarang pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan pada kawasan pertambangan rakyat yang sudah diberi ijin oleh pemerintah daerah.       Menurut Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Moses Malmambesi, pihak perusahaan yang melakukan kegiatan dikawasan pertambangan rakyat dapat dikenakan sanksi karena melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. “J
       Dalam rangka meningkatkan peranan, tugas dan fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi maupun informatika dilingkunganpemerintahan tingkat provinsi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dalamwaktu dekat ini berencana mensosialisasikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.       Kegiatan sosial
        Acara pembukaan pelatihan psikososial bagi bagi para pendamping pengintas(korban) kekerasan yang  dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua bekerja sama dengan UNICEF Papua, yang di adakan di Hotel Horisan Jayapura dihadiri oleh peserta serta undangan dari isnstansi yang terkait. Pimpinan Unicef Papua dan Papua Barat(Ibu Margareth), dalam sambutan pebukaan kegiatan pelatihan psikososial mengatakan bahwa hasil penelitian yang d
Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-67, Pemerintah Provinsi Papua menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan, yang salah satunya adalah lomba gerak jalan 17 kilometer
Melihat dari peliknya masalah pertanahan di Papua, pemerintah provinsi merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga badan pertanahan daerah yang berfungsi memaksimalkan penanganan masalah pertanah dibumi cenderawasih
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menerima parsel menjelang momen perayaan hari raya Lebaran pada tanggal 19 Agustus 2012 mendatang
Penyakit malaria dan TBC merupakan dua dari beberapa penyakit mematikan di Indonesia yang saat ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua untuk ditekan karena menjadi salah satu pembunuh yang menakutkan di negeri ini
Dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 67, Pemerintah Provinsi Papua menggelar acara jalan santai yang diikuti ratusan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta siswa sekolah dan TNI/Polri

instansi