Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Untuk kegiatan yang nilainya dibawah Rp. 5 milyar direkomendasikan diadakan penunjukan langsung kepada pengusaha asli Papua
Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto meminta masyarakat mewaspadai LSM yang mangatasnamakan penegakan HAM di Papua untuk kepentingan yang tidak jelas
Gubernur Barnabas Suebu meminta kepada para Bupati dan Walikota agar melaksanakan pembinaan kepada masyarakat jasa kontruksi karena dinilai mempunyai peranan strategis dalam proses maupun tahapan pembangunan nasional
Dari prediksi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua, di tahun 2007 pasien AIDS akan “dipaksa” bolak-balik ke rumah sakit karena harus melakukan pengobatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dijadwalkan pada awal Bulan Januari 2007 mendatang, akan membuka penerimaan pegawai formasi tahun 2006, namun hanya diperuntukan bagi pegawai untuk tenaga honorer
Memasuki awal tahun 2007, Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) memulai babak baru kerja sama pembukaan jalur penerbangan dengan rute Jayapura, Provinsi Papua dengan Port Moresby, Ibukota PNG
Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya mendapatkan kesempatan untuk memilih mendapatkan dana pensiun atau mendapatkan pesangon
Perusahaan keamanan sistem McAfee Inc. mengumumkan prediksinya seputar sepuluh besar ancaman keamanan tahun 2007 dari McAfee Avert Labs
Tekhnologi informasi merupakan bentuk pengolahan data, untuk menyusun dan menyimpan data dalam berbagai guna menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat dan tepat waktu, dalam menunjang proses pemerintahan.
Pelaksanaan forum dan lokakarya ini, untuk membicarakan seluruh permasalahan menyangkut usaha jasa konstruksi dalam konteks pembangunan di Papua.
Pokok-pokok perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan itu, antara lain pertama, sinkronisasi dan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam penyusunan APBD
OS yang tersedia secara cuma-cuma ini cocok untuk kalangan yang ingin menggunakan software legal tanpa harus mengeluarkan biaya

instansi