"Menteri Kesehatan Fadilah Supari minta para Bupati di Tanah Papua, harus lebih memperhatikan kesejahteraan dokter PTT yang bertugas di daerah-daerah. Penegasan ini sebagaimana dikatakan Menteri pada acara percepatan pembangunan bidang kesehatan Tanah Papua Tahap II, bertempat di Swiss Belhotel Jayapura, Rabu (15/10) siang. Menkes menuturkan, betapa sulit dan alotnya untuk mencari para dokter yang mau bertugas di Papua. Namun, Pemerintah Daerah masih belum benar-benar maksimal memperhatikan kesejahteraan mereka. Seperti salah satu keluhan para dokter PTT yang bertugas di Biak, karena tidak mendapat gaji. Bahkan ada yang tidak terima gaji selama 6 bulan, karena PT Pos membutuhkan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

      “Untuk itu, kita minta kalau ada PTT yang datang, tolong jangan sampai gajinya terlambat. Kepala Dinas Kesehatan saya minta begitu para dokter PTT datang harus segera memberikan surat keterangan yang diperlukan biar gaji mereka tidak terlambat lagi,” tukas dia. Dibagian lain, Menkes menuturkan keluhan lain para dokter PTT yang rumah dinasnya ditinggali bendahara dan asisten apoteker. “Akhirnya dokter PTT itu tidur di satu kamar di Puskesmas. Ini menyedihkan sekali karena untuk cari dokter yang mau ke Papua itu sulit sekali. Ini tidak manusiawi,” cetus Fadilah menyayangkan. Oleh karena itu, Menteri berharap diwaktu kedepan perlu ada perhatian khusus bagi para dokter PTT yang bertugas di Papua. “Apakah melalui pemberian insentif dari daerah dan lainnya,  dengan begitu bisa membuat para dokter itu kerasan disini (Papua),” ajaknya.

      "Sementara itu, menyinggung tentang upaya percepatan pembangunan bidang kesehatan di Tanah Papua, Menkes menyatakan salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui pelayanan mobile clinic, yakni pelayanan kesehatan pada masyarakat dari kampung ke kampung khususnya pelayanan bagi ibu dan anak, HIV/AIDS, malaria dan Tuberkulisis. Selanjutnya, mengembangkan penguatan sistem kesehatan yang telah ada meliputi bidang sarana prasarana, ketenagaan dan berbagai upaya kesehatan lainnya melalui program rutin. Disela-sela kegiatan pertemuan tersebut, Menkes juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa peralatan untuk mendukung pelaksanaan tim mobile sebanyak 32 paket, poliklinik set, bidan set, minor surgery set, personal life kita sebanyak (160 unit), serta personal emergency medical set (32 unit). Disamping itu juga, Menteri menyerahkan bantuanmobil ambulans untuk Kabupaten Fak-Fak dan Manokwari serta peralatan untuk pengembangan sub regional bencana bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Menkes berharap, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi pengembangan kesehatan di Tanah Papua.

"Beli Obat Tidak Perlu Ditender"
Sementara itu, Menkes dalam satu kesempatan menuturkan, Presiden SBY melalui satu kebijakannya telah mengeluarkan surat Perintah Presiden (Perpres) untuk menjamin agar pembelian obat tidak perlu melalui satu mekanisme atau proses tender. Menurut Fadilah Supari, hal demikian bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat di daerah. “Jadi, pemda sebenarnya bisa membeli obat langsung kepada pabriknya. BUMN penyedia tentu akan langsung mengirim dari Jakarta. Kalau perlu kita akan bantu pengirimannya. Tidak perlu takut, ini sudah dilindungi UU dan tidak akan melanggar PP 80 tentang pengadaan barang dan jasa,” jelas Menteri.