Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemprov Gelar Halal Bihalal dan Apel Gabungan Dalam Rangka Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wagub Papua
Jayapura-Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Rabu (23/11) pagi, digelar kegiatan apel gabungan dalam rangka akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masa bhakti 2000 ? 2005, dan Halal Bi Halal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Acara kegiatan tersebut dihadiri oleh Muspida Provinsi Papua, beserta para pejabat dilingkungan para pegawai n......
Sekda : Gubernur dan Wagub Tetap Jalankan Pemerintahan Sampai Penjabat Caretaker Dilantik
Jayapura-Untuk mencegah terjadinya kevakuman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Ma?ruf, telah mengeluarkan Radiogram Mendagri Nomor 120/2964/FJ Tahun 2005 yang menunjuk Dr. J. P. Solossa, Drs, M.Si dan Drh. Constant Karma untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sampai dilantiknya penjaba......
Gubernur Gelar Pertemuan Dengan Pimpinan Instansi Pemerintahan Provinsi Papua
Jayapura-Menjelang masa-masa injury time, Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, Drs, M.Si, Selasa (22/11) pagi, menyempatkan diri untuk menggelar pertemuan dengan para pimpinan instansi, badan atau kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, yang bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.
Pada kesempatan tersebut, Solossa, juga sedikit mengevaluasi kinerja para pimpinan instansi Pemerinta......
Jayapura-Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, Drs, M.Si, Selasa (22/11) malam, menyerahkan bantuan komputer secara simbolis kepada perwakilan masing-masing perguruan tinggi/senat mahasiswa dan sekolah yang diwakili oleh Universitas Yapis Dok V Jayapura, lembaga keagamaan yang diwakili oleh Jemaat GKI Getsmani Kotaraja, dan lembaga kemasyarakatan yang diwakili oleh YPPGI, yang digelar di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.
Plh. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Papu......
Jayapura-PERTEMUAN tertutup antara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mengkopolhukam) Widodo AS, Menteri Dalam Negeri M Ma?ruf, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar dengan anggota Majelis Rakyat Papua, DPRP Papua, Senin (21/11) di Gedung Negara Dok V Jayapura, membahas pelaksanaan pilkada di Provinsi Irian Jaya Barat belum menemui titik terang.
Pertemuan yang juga dihadiri Muspida Papua itu membahas SK Mendagri Nomor 120 Tahun 2005 tentang ketetapan pelaksanaan Pil......
Sidang Peripurna LKPJ Gubernur ditutup
Jayapura-SIDANG Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua masa kepemimpinan 2000 ? 2005, yang digelar di Kantor DPR Papua Senin (21/11) malam, pada tanggal 9 november ? 21 November 2005, secara resmi ditutup Ketua DPR Papua, Drs. Jhon Ibo, MM selaku pimpinan sidang paripurna dewan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, M.Si, bahwa keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima ......
Jayapura-PAPUA tidak pernah sepi dari persoalan. Setelah kasus IJB dibawa sampai ke meja Mahkamah Konstitusi, kini pilkada IJB kembali menimbulkan kontra di Papua. Sikap elit Papua menentang mentah-mentah SK Mendagri Nomor 120 Tahun 2005 tentang ketetapan pelaksanaan Pilkada di IJB pada tanggal 28 November 2005.
Menurut politisi di Papua keputusan pemerintah pusat melalui SK Mendagri tersebut sangat berseberangan dengan niat dan tekad pemerintah menyelesaikan masalah Papua dengan mengedepanka......
Jayapura-Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame, mendesak MRP untuk segera mengambil sikap tegas terhadap upaya pembentukan Provinsi IJB. Menurutnya, saat ini, DPRP menunggu sikap tegas dari MRP, apakah lembaga tersebut mendukung pemekaran Provinsi IJB atau tidak.
Hal itu, dikemukakannya kepada wartawan di sela-sela Sidang Paripurna V, tentang laporan pendapat akhir fraksi yang bertempat di Kantor DPRP, Selasa (15/11) siang.
Menurutnya, mengacu kepada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua......
Solialisasi Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Digelar
Jayapura-Bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (14/11) pagi, digelar Sosialisasi Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pungungsi di Provinsi Papua. Kegiatan tersebut, dibuka oleh Kepala Badan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Provinsi Papua, Drs. Izaak S. Karubaba, yang mewakili Gubernur Papua.
Pada kesempatan tersebut, Karubaba mengatakan bahwa bencana adalah per......
Solossa : Secara Umum Kondisi Perbankan di Papua Sampai Tahun 2004 Tetap Menunjukan Perkembangan Yang Baik
Jayapura-Secara umum kondisi perbankan dan system pembayaran di wilayah Papua sampai dengan tahun 2004, tetap menunjukan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini merupakan indicator kinerja keberhasilan program prioritas Provinsi Papua, yaitu program pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator ini, dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menyimpan uan......
Jayapura-Wakil Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma menegaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat membutuhkan dukungan kebijakan khusus dari pihak Pemerintah, karena hampir semua factor dalam system pengembangan ekonomi rakyat hanya dapat berfungsi dengan baik apabila Pemerintah (Pemeritah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat) memainkan peranan yang selayaknya.Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan intervensi yang memberdayakan dan tidak me......
Jayapura-Setelah mengalami penundaan waktu pelantikan, akhirnya, Senin (31/10) pagi kemarin, Menteri Dalam Negeri, M. Ma?ruf melantik 42 Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2005 - 2010, yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Ke-42 Anggota MRP tersebut, terdiri dari unsur agama, perempuan dan adat yang masing-masing perwakilan berjumlah 14 orang anggota.
Mendagri pada kesempatan tersebut mengatakan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban MRP telah secara jelas diatur d......

instansi