Lazimnya pelaksanaan apel Senin pagi hanya digelar sebanyak satu kali oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kali ini berbeda, dimana pelaksanaannya digelar dua kali, pagi dan siang di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (6/8).
Baca berita didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Kansiana Salle, pada workshop pengembangan kapasitas pejabat dan staf di Jayapura, kemarin.JPG)
Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta upaya mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Puncak menggandeng Pemerintah Provinsi Papua.
Baca berita
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam waktu dekat segera melaksanakan instruksi Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, untuk melakukan pemotongan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tak disiplin (pemalas).
Baca berita.jpg)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan jadwal rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 tetap digelar pada tahun ini.
Baca berita
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungannya agar dapat memaksimalkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Baca berita
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar membuat daftar arsip aset sebagaimana amanat UU No. 43 2009 tentang kearsipan, yang bertujuan menciptakan dokumen tertulis serta terpercaya.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengharapkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dapat terus meningkat, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pembangunan diatas negeri ini.
Baca berita
Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diminta lebih tertib dan tak keluar dari ketentuan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca berita