Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, mempertimbangkan menggunakan pintu portal guna meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan gedung pelayanan kesehatan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengapresiasi “lahirnya”’ sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau korupsi maupun keterbukaan informasi publik, dengan tujuan memantau pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengajak masyarakat bumi cenderawasih untuk memanfaatkan fasilitas Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui http://lapor.go.id yangdiluncurkan 2017 lalu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuka akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat melalui saluran informasi website maupun sarana informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan upaya untuk mendorong pencairan dana Otsus 2019, dipastikan sudah selesai. Dengan demikian dipastikan dalam waktu dekat, anggaran untuk triwulan pertama bakal segera turun.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Aloysius Giay, bertekad menghilangkan kesan kumuh di tempat layanan kesehatan tersebut.
Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua menilai sudah waktunya bagi pemerintah pusat untuk membuka jalur perdagangan ke wilayah pasific, dengan menjadikan Papua Nugini atau PNG sebagai “jembatan”.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura Aloysius Giay mengajak seluruh staf dan jajaran tenaga medis, agar bersatu dan bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset.
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan kembali mengaktifkan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) serta Gerakan Bangkit, Mandiri Sejahtera (Gerbangmas), usai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.