Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama tahun 2025 belum direalisasikan hingga akhir April. Keterlambatan ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah daerah yang bergantung pada dana tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mendorong pelaku usaha khususnya OAP untuk mendaftarkan nomor izin berusaha (NIB).
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menolak usulan pinjaman bank untuk pembiayaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ia menegaskan tidak ingin membebani pemerintahan selanjutnya dengan utang baru.
Pemerintah Provinsi Papua, mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan Mobile IP Clinic dengan tema "pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual bagi peningkatan ekonomi daerah".
Menanggapi aspirasi yang berkembang terkait permintaan pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., perlu ditegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pj Gubernur sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan teknis pelaksanaannya melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. (26/4/2025)
Plt Asisten 3 Setda Papua, Johana Rumbiak, mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan nasional.
Peringatan Hari Kartini yang digelar Pemerintah Provinsi Papua, Kamis (24/4/2025), di Sasana Krida, menjadi momen refleksi penting bagi perempuan Papua.
Pemerintah Provinsi Papua mulai menertibkan pembayaran pajak kendaraan milik ASN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menjadi contoh bagi masyarakat.