Kominfo Pastikan Seluruh SKPD Sudah Terpasang Absensi Digital

Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Papua memastikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, telah terpasang absensi digital yang terkoneksi dengan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Papua memastikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, telah terpasang absensi digital yang terkoneksi dengan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dengan demikian dalam sistem pemberian TPP kedepan, akan dilakukan secara online atau web melalui sistem atau aplikasi yang telah ditetapkan.

“Sudah ada aturan dan Pergub-nya bahwa setiap absensi digital terkoneksi dengan TPP dimana disiplin 50 persen dan kinerja 50 persen.”

“Namun untuk kinerja ini pastinya mesti ada aktivitas kerja dan yang pasti semuanya sudah bisa dilakukan secara elektronik,” terang Kepala Dinas Kominfo Papua, Kansiana Salle, di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, absensi digital tersebut juga dalam rangka menerapkan disiplin masuk dan pulang kantor tepat waktu bagi aparatur sipil negara (ASN). Hanya saja untuk saat ini, baru satuan kerja perangkat daerah (SKPD) induk yang terpasang absensi digital.

“Sementara untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang kami fasilitasi belum seluruhnya bisa.” 

“Tapi kita harap nanti UPTD ini bisa seperti Samsat yang ada di kabupaten. Dimana mereka hampir seluruhnya membiayai atau mengadakan mesin absensi digital itu sendiri. Sebab dengan begitu, pengisian TPP jadi lebih mudah karena dapat diisi dimana saja yang terkoneksi dengan jaringan internet,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteaan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa memastikan penerapan absensi digital mampu menghitung jumlah kehadiran dari para aparatur sipil negara secara akurat.

Penerapan absensi digital ini bertujuan agar pembayaran TPP lebih terarah dan mengacu pada kehadiran pegawai. ”Yang pasti absensi ini sangat positif dan mampu meminimalisasi kecurangan bagi pegawai “nakal” dan malas.”

“Apalagi saat ini Papua sudah memakai format baru dalam pembayaran tunjuangan. Bahkan jika ada instansi yang ingin menerapkan absensi pengenalan wajah untuk menilai kedisiplinan dalam pembayaran TPP kita nilai itu jauh lebih baik,” tutupnya.